Kemenkeu Pastikan IKN Tak Mangkrak Meski Ganti Presiden
Kementerian Keuangan memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dan proyek strategis nasional (PSN) lainnya tetap jalan sekalipun ada pergantian presiden pada tahun depan. Pemerintah mengalokasikan anggaran 23,9 triliun untuk membangun IKN pada tahun ini dengan harapan mulai dapat ditempati pada tahun depan.
Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya menginginkan defisit anggaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, itu bukan berarti pemerintah menyetop beberapa belanja penting seperti Pemilu dan pembangunan.
"Kami akan mendukung pembangunan di IKN yang kami harapkan bisa mulai digunakan nanti pada 2024 atau proyek prioritas lainnya yang sudah berjalan dan tentu kami harapkan tuntas dan tidak mangkrak pada saat pergantian presiden nanti," kata Isa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/2).
Menteri Keuangan Sri Mulyani bulan lalu sempat mengatakan bahwa anggaran IKN untuk tahun ini disiapkan Rp 23,9 triliun. Mayoritas dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yakni sebesar Rp 21 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP tahap I di IKN Nusantara selesai 2024. KIPP yang dimaksud, mencakup pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Presiden juga menargetkan dapat menggelar peringatan HUT RI tahun depan di iKN Nusantara. Adapun berdasarkan keterangan otoritas IKN, status ibu kota negara juga akan mulai beralih dari Jakarta ke IKN Nusantara mulai tahun depan.
Dari sisi progres pembangunan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyatakan sebanyak 89 paket khusus Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Tahun Anggaran 2022 - 2023 telah terkontrak.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengatakan, untuk progres pelaksanaan tender atau seleksi paket khusus IKN TA 2022 - 2023 terdapat total paket sebanyak 129 paket dengan nilai Rp 28,88 triliun.
"Sudah terkontrak sebanyak 89 paket atau senilai Rp 25,07 triliun. Sementara untuk paket yang dalam proses tender sebanyak 16 paket atau senilai Rp1,89 triliun," ujar Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (14/2).
Dia juga menjelaskan bahwa untuk 16 paket yang dalam proses tender, sebanyak 10 paket IKN atau senilai Rp 106 miliar belum penetapan dan enam paket IKN atau senilai Rp 1,78 triliun sudah dilakukan penetapan. Sedangkan 24 paket khusus IKN lainnya atau senilai Rp1,9 triliun belum dilakukan tender atau seleksi.