Pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota ASEAN dan Cina, Korea Selatan serta Jepang atau ASEAN+3 selesai digelar di Incheon, Korea Selatan pada Selasa (2/1).
Beberapa hasil dari pertemuan tersebut mulai dari usulan membentuk fasilitas pembiayaan cepat hingga upaya meningkatkan implementasi transaksi lintas batas dengan mata uang lokal alias LCT.
"Alhamdulillah, pertemuan kemarin berjalan lancar dan memberikan hasil konkrit untuk memperkuat kawasan ASEAN+3," kata Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati, Rabu (3/5).
Dalam pertemuan ke-26 di bawah keketuaan Indonesia dan Jepang itu, juga turut hadir Bank Pembangunan Asia (ADB), Kantor Riset Makro Ekonomi ASEAN+3 (AMRO), Sekretariat ASEAN dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pertemuan tersebut menghasilkan enam poin penguatan kerjasama keuangan regional, antara lain.
1. Arah Regional Financing Arrangement (RFA) di masa depan
Pertemuan tersebut membuka kemungkinan pembentukan fasilitas pembiayaan cepat yang memungkinkan negara anggota untuk memperoleh dukungan pembiayaan dalam situasi mendesak seperti ketika terdampak pandemi atau bencana alam.
Rapat juga setuju untuk eksplorasi lebih lanjut kemungkinan struktur pembiayaan atas fasilitas pembiayaan tersebut, termasuk kemungkinan menggunakan mekanisme paid in alias modal disetor.
2. Isu Terkini Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)
Rapat memperbarui pedoman operasional CMIM yang memungkinkan anggota memberikan dukungan likuiditas dalam matauang domestiknya sendiri atau dengan mata uang local anggota lain.
3. Kantor Riset Makro Ekonomi ASEAN+3 (AMRO)
Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kapasitas dan tata kelola dari AMRO. Diantaranya melalui Arah Strategis AMRO 2030 yang memberikan panduan kepada AMRO untuk mendukung para anggota ASEAN+3 secara efektif dalam menanggapi lanskap ekonomi makro dan keuangan yang cepat berubah dan tantangan yang muncul.
Pertemuan juga mengharapkan peningkatan dukungan AMRO dalam menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi makro dan keuangan kawasan.
4. Inisiatif Pasar Obligasi Asia (ABMI)
Rapat mengesahkan roadmap jjangka menengah ABMI yang baru untuk periode 2023-2026. Poin penting dari peta jalan tersebut yakni mempromosikan keuangan berkelanjutan di regional, meningkatkan kerangka peraturan dan pasar serta menciptakan landasan yang lebih baik untuk transaksi lintas batas.
Lalu transformasi digital untuk integrasi pasar keuangan ASEAN+3, mempromosikan penyediaan likuiditas dalam mata uang lokal serta dukungan lebih lanjut untuk pengembangan pasar obligasi mata uang lokal.
5. Pembiayaan Risiko Bencana (DRF).
Pertemuan tersebut mengesahkan rencana aksi Inisiatif Pendanaan Risiko Bencana ASEAN+3 periode 2023-2025. Kesepakatan tersebut memuat tindakan utama yang diambil untuk eksplorasi lebih lanjut terkait asuransi dan produk keuangan lainnya, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, dan mengembangkan solusi teknis termasuk data regional alat penyimpanan dan pemantauan. Insiati ini untuk memitigasi kerugian akibat bencana di kawasan.
6. Inisiatif Masa Depan ASEAN+3
Terdapat beberapa isu di bidang keuangan yang dibahas terkait masa depan ASEAN+3 seperti pembiayaan infrastruktur, koordinasi kebijakan regional terkait fintech dan memperkenalkan sistem perbankan terbuka.
Pada bagian ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral turut membahhas terkait upaya mendorong transaksi lintas batas menggunakan mata uang lokal alias LCT.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN+3 telah menyatakan terdapat potensi besar untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas.
Karena itu, AMRO diminta untuk makin aktif mendukung anggota dalam penggunaan mata uang lokal, termasuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran.