BI Pertahankan Suku Bunga 5,75% di Tengah Risiko Gagal Bayar AS

Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Bank sentral meyakini perekonomian di dalam negeri masih kuat di tengah meningkatnya tekanan global akibat ancaman gagal bayar Amerika Serikat.  

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 days reverse repo rate sebesar 5,75%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Januari 2023, Kamis (25/5).

Suku bunga fasilitas simpanan alias deposit facility diputuskan tetap 5%. Demikian pula dengan bunga pinjaman atau lending facility tetap  sebesar 6,5%. BI sejak Agustus 2022 hingga bulan lalu telah menaikkan suku bunga acuannya mencapai 2,25%. 

Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan diambil di tengah meningkatnya tekanan risiko di pasar keuangan global seiring ancaman gagal bayar AS. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mengumumkan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kehabisan uang untuk membayarkan tagihan-tagihannya pada awal Juni jika tak juga ada kesepakatan terkait kenaikan plafon utang. 

Perry mengatakan, ketidakpastian perekonomian global memang masih tinggi seiring pembahasan kenaikan plafon utang yang belum menemu titik temu di Amerika Serikat. Namun demikian, BI  masih melihat pertumbuhan ekonomi dunia lebih tinggi dari ramalan awal dan mencapai 2,7% pada tahun ini. 

Perekonomian global yang lebih baik ditopang oleh pertumbuhan perekonomian negara berkembang yang lebih kuat, seperti Cina dan India. Ekonomi Cina yang tumbuh lebih baik didorong pembukaan ekonomi setelah pandemi Covid-19, sedangkan prospek India meningkat didukung permintaan domestik. 

BI juga melihat prospek pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat dan diperkirakan berada di rentang 4,5% hingga 5,3%. Inflasi terkendali dan diperkirakan kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan ketiga 2023, serta rupiah diperkirakan melemah. 

Perry pun menekankan, fokus kebijakan BI akan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, menurut dia, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran.

"Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Perry.

Berikut poin-poin bauran kebijakan BI:

1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder
3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah
4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga dana pihak ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan
5. Melanjutkan perluasan QRIS, termasuk pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
6. Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023
7. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.