Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur dasar di ibu kota baru Nusantara menggunakan anggaran negara. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis berbagai proyek di luar kebutuhan dasar akan diminati pihak swasta.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah perlu mengeluarkan dana melalui APBN untuk membangun berbagai infrastruktur dasar di IKN seperti jalan. Investor akan mulai masuk ke proyek ini jika berbagai kebutuhan dasar itu mulai terbangun.
"Tetapi ketika kita membicarakan misalnya untuk pembangunan bandara, pengairan, listrik, ini akan menarik lebih banyak pihak swasta, termasuk juga perumahan," kata Sri Mulyani dalam dialog tingkat tinggi dengan beberapa menkeu ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (24/8).
Pemerintah menghabiskan Rp 65 triliun untuk pembangunan kawasan pemerintahan di IKN sejak 2022-2024. Namun, anggaran yang ini sebatas penyaluran melalui Kementerian PUPR ini, belum termasuk anggaran yang disalurkan melalui kementerian/lembaga lainnya.
Penganggaran APBN untuk IKN itu disampaikannya dalam diskusi dengan beberapa menkeu ASEAN terkait upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan sektor swasta di ASEAN untuk pembangunan infrastruktur. Sri Mulyani menilai, tantangan keterlibatan pihak swasta membangun infrastruktur di Indonesia adalah dari sisi kondisi geografis domestik.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan tol di pulau Jawa dengan Sumatera memiliki daya tarik yang berbeda bagi investor swasta. Tol di Jawa memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi swasta dibandingkan pulau lain karena lalu lintas di Jawa lebih ramai. Tidak hanya untuk jalan tol, beberapa proyek infrastruktur lainnya di Jawa pun jauh lebih menarik dibandingkan daerah lain karena tingginya populasi dan daya beli.
"Kami mempunyai tantangan yang sangat berbeda dalam pembangunan infrastruktur di pulau besar lainnya tetapi jumlah penduduknya sedikit. Dalam hal ini, pendanaan publik akan jauh lebih dibutuhkan," kata Sri Mulyani.