Sri Mulyani Minta Izin DPR Cairkan PMN untuk 3 BUMN pada Awal 2024

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya dalam rapat paripurna ke-4 DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Yuliawati
12/9/2023, 16.10 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta izin kepada Komisi XI DPR RI untuk mencairkan penyertaan modal negara (PMN) pada awal 2024. Sri Mulyani berencana mencairkan PMN untuk tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

"Rencana PMN untuk tahun 2024, di dalam RUU APBN 2024 yang telah disampaikan oleh Presiden dalam rapat panja asumsi dasar, pendapatan, defisit serta pembiayaan yang sudah dibahas dalam banggar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/9).

Tiga BUMN akan mendapatkan penambahan PMN. Pertama, PT Hutama Karya yang akan mendapatkan PMN senilai Rp 18,60 miliar untuk menyelesaikan jalan Tol Trans Sumatera tahap I, proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi serta tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

"PT Hutama Karya yang sudah mendapat PMN di 2023, tahun depan masih dapat lagi Rp 18,6 triliun. Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel," katanya.

Kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha yang akan mendapatkan PMN senilai Rp 3,55 triliun. Bantuan itu diberikan untuk penguatan kapasitas permodalan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

Ketiga, PT Wijaya Karya yang mendapatkan PMN Rp 6 triliun di 2024 untuk penguatan struktur permodalan dalam mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.

Adapun emiten konstruksi BUMN, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), batal menerima kucuran penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk anggaran 2023. Sedianya, dana itu akan digunakan untuk membiayai penyelesaian Ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Pencairan PMN dinilai Sri Mulyani masih membutuhkan pendalaman oleh komisi XI DPR. Sehingga pemerintah dapat memproses PMN setelah UU APBN 2024 ditetapkan.

"Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan komisi XI terutama dari sisi timing, PMN ini menentukan kesehatan BUMN tersebut," katanya.

Reporter: Zahwa Madjid