Kebakaran Bromo Berdampak Luas, Berapa Anggaran Negara untuk Karhutla?

ANTARA FOTO/Muhammad Mada/hp.
Petugas memadamkan sisa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kawasan Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur, Selasa (12/9/2023). Penyisisran yang dilakukan tim gabungan BPBD, BB TNBTS, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat tersebut untuk mengendalikan sisa kebakaran agar tidak meluas.
Penulis: Agustiyanti
18/9/2023, 17.08 WIB

Kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, diperkirakan mencapai 504 hektare. Kebakaran ini menelan biaya pemadaman hingga miliaran rupiah. 

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS)  Septi Eka Wardhani  mengatakan bahwa total luasan kerusakan akibat kebakaran tersebut merupakan akumulasi beberapa kali kejadian kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo telah terjadi beberapa kali sepanjang Agustus-September 2023. 

Kebakaran pertama pada periode tersebut terjadi pada 29 Agustus 2023 pukul 23.30 WIB, tepatnya di wilayah Bantengan. BB TNBTS saat itu menutup sebagian akses wisata ke kawasan Gunung Bromo, yang kemudian kembali dibuka pada 3 September 2023. Namun pada hari yang sama, BB TNBTS kembali menutup sejumlah akses wisata hingga 5 September 2023 akibat kebakaran di wilayah Perum Perhutani yang berdampak pada view point Penanjakan. 

Baru satu hari berselang, pengelola kawasan harus menutup total seluruh akses wisata di taman nasional tersebut akibat kebakaran yang dipicu ulah pengunjung karena menyalakan flare atau suar.

Adapun kebakaran terakhir menjadi yang paling luas dan sulit dipadamkan. Pemadaman bahkan harus menggunakan water bombing dengan helikopter. Biaya yang dihabiskan untuk pemadaman kebakaran hutan tersebut mencapai miliaran rupiah. 

BNPB menyebut, biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran hutan menggunakan helikopter mencapai Rp 150 juta per jam. Adapun penggunaan helikopter untuk memadamkan api berlangsung selama dua hari. Biaya itu baru sebatas penggunaan helikopter, belum mencakup petugas yang dilibatkan untuk memadamkan api. Di sisi lain, pelaku hanya dikenakan denda sebesar Rp 1,5 miliar. 

Berapa sebenarnya anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menangani kebakaran hutan?

Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah memperkirakan realisasi anggaran perkembangan fungsi perlindungan lingkungan hidup mencapai Rp 13,1 triliun pada tahun ini. Outlook tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 12,9 triliun, tetapi lebih kecil dibandingkan 2021 sebesar Rp 14 triliun.

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Adapun  pada periode 2019–2023, berbagai kebijakan pada fungsi perlindungan lingkungan hidup diarahkan, antara lain untuk:

  1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  2. Peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
  3. Rehabilitasi hutan dan lahan
  4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  5. Rehabilitasi mangrove,
  6. Pengelolaan limbah

Menurut dokumen tersebut, anggaran untuk perkembangan lingkungan hidup tahun 2023, antara lain digunakan untuk penanganan pencemaran guna meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat. Anggaran juga digunakan untuk penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem mangrove.

Sementara itu, hasil yang diprioritas  dari penggunaan anggaran lingkungan hidup pada tahun 2019–2023, antara lain:

  1. Laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan sebanyak 0,46 juta ha pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 0,2 juta ha pada tahun 2023
  2. Luas kebakaran hutan dan lahan seluas 624,2 ribu ha pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 20,0 ribu ha pada tahun 2023
  3. Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebanyak 770,76 ribu ton pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 205,3 ribu ton pada tahun 2023
  4. Akses kelola perhutanan sosial seluas 4,04 juta ha (kumulatif) pada tahun 2019 dan ditargetkan seluas 5,47 juta ha pada tahun 2023 (kumulatif)
  5. Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,8 juta bidang pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 8,5 juta bidang pada tahun 2023.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun untuk perkembangan fungsi lingkungan hidup. Adapun target prioritasnya, antara lain: 

  • Laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan seluas 0,2 juta
  • Hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 24.500 hektar
  • Luas kebakaran hutan dan lahan seluas 40,0 ribu ha
  • Pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 210,75 ribu ton
  • Akses kelola perhutanan sosial seluas 5,97 juta ha (kumulatif)
  • Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5,0 juta bidang

Adapun kebakaran yang terjadi di kawasan taman nasional saat ini sepenuhnya padam. Kunjungan wisatawan pun akan mulai dibuka pada  Selasa, 19 September 2023, pukul 00.01 WIB. 

Kawasan Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Sepanjang tahun lalu, kawasain ini dikunjungi 318.919 wisatawan, yang terdiri atas 310.418 wisatawan Nusantara dan 8.501 wisatawan mancanegara.

Dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo sepanjang 2022 tersebut, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 11,65 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,85 miliar.