Sri Mulyani Gelontorkan Rp 6,4 T untuk Bangun IKN, Baru 21% Target

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.
Ilustrasi. Pemerintah memperkirakan, pembangunan IKN membutuhkan anggaran mencapai Rp 466 triliun.
Penulis: Agustiyanti
20/9/2023, 20.09 WIB

Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Jumlah ini baru mencapai 21,8% dari pagu anggaran tahun ini mencapai Rp 29,4 triliun. 

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar 4,7 triliun dari pagu Rp 26,5 triliun dan klaster noninfrastruktur Rp 1,6 triliun dari pagu Rp 3 triliun. 

“Tahun ini ada anggaran untuk IKN Rp 29,4 triliun yang baru terealisasi Rp 6,4 triliun. Tahun depan, telah disediakan Rp 40,6 triliun untuk mempersiapkan IKN sehinggak kita bisa mulai pindah pada Agustus 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (20/9).

Berdasarkan bahan paparan Sri Mulyani, pembangunan klaster infrasturktur mencakup:

  • Pembangunan istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan
  • Kawasan pemukiman (pembangunan rusun ASN dan pertahanan keamanan)
  • Pembangunan jalan tol IKN
  • Duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
  • Pembangunan bendungan Sepaku Semoi
  • Penanganan banjir sungai sepaku, pengendalian banjir Das sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara itu, pembangunan klaster noninfrastruktur mencakup:

  • Koordinasi dan penyiapan pemindahan
  • Perencanaan pemindahan ke IKN
  • Rekomendasi kebijakan pada K/L
  • Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi
  • Dukungan pengamanan POLRI
  • Operasional Otorita Ibu Kota Nusantara

Pemerintah sebelumnya memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan anggaran mencapai Rp 466 triliun. Adapun 30% porsi dari kebutuhan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. 

Sri Mulyani sebelumnya  menjelaskan, pemerintah perlu mengeluarkan dana melalui APBN untuk membangun berbagai infrastruktur dasar di IKN seperti jalan. Investor akan mulai masuk ke proyek ini jika berbagai kebutuhan dasar itu mulai terbangun. 

"Tetapi ketika kita membicarakan misalnya untuk pembangunan bandara, pengairan, listrik, ini akan menarik lebih banyak pihak swasta, termasuk juga perumahan," kata Sri Mulyani dalam dialog tingkat tinggi dengan beberapa menkeu ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (24/8).

Pemerintah berencana menghabiskan Rp 65 triliun untuk pembangunan kawasan pemerintahan di IKN sejak 2022-2024. Namun, anggaran yang  ini sebatas penyaluran melalui Kementerian PUPR ini, belum termasuk anggaran yang disalurkan melalui kementerian/lembaga lainnya.

 

Reporter: Zahwa Madjid