Setoran Penerimaan Pajak Mulai Loyo, Imbas Jebloknya Harga Komoditas

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak jauh melambat pada Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Agustiyanti
22/9/2023, 14.10 WIB

Pemerintah mengantongi penerimaan pajak mencapai Rp 1.246 triliun atau setara 72,58% dari target APBN 2023 hingga Agustus. Meski realisasi tersebut masih tumbuh 6,4% secara tahunan, pertumbuhannya jauh melambat dibanding periode yang sama tahun lalu maupun pada awal-awal bulan tahun ini. 

"Penerimaan kita pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan Januari-Agustus 6,4%, jauh lebih rendah dari tahun lalu 58,1%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/9).

Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan memang terus melambat sepanjang tahun ini. Pertumbuhan penerimaan pajak sempat mencapai 48,6% secara tahunan pada Januari 2023, tetapi terus melemah hingga ke level satu digit sejak Juni 2023.

Sri Mulyani mewaspadai dampak perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak terhadap kinerja APBN 2023. Ia menjelaskan, tingginya pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun lalu didorong oleh kenaikan harga berbagai komoditas dan pemulihan ekonomi dari basis yang sangat rendah pada 2021.

Secara lebih perinci, penerimaan PPh nonmigas hingga Agustus 2023 mencapai Rp 708,23 triliun, tumbuh 7,06% secara year on year (yoy). Sementara penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 8,14% menjadi Rp 447,58 triliun.

Sri Mulyani juga menjelaskan, terjadi penurunan dari sisi PPh migas sebesar 10,58% menjadi Rp49,51 triliun. Meski demikian, penerimaan PPh migas secara keseluruhan sudah mencapai 80,59% dari target dalam RUU APBN 2023.

"Ini karena harga minyak tadinya turun tajam meski beberapa minggu atau bulan terakhir harganya minyaknya naik,"kata Sri Mulyani. 

Penerimaan dari PBB dan pajak lainnya juga alami penurunan dengan realisasi sebesar Rp11,64 triliun. Realisasi dari jenis pajak tersebut baru mencapai 29,10% dari target.

Adapun pemerintah mematok target penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.309,8 triliun pada APBN 2024, naik dibandingkan usulan awal Rp 2.307,8 triliun. Target ini cukup ambius lantaran lebih tinggi hampir Rp 300 triliun dibandingkan target APBN 2023 Rp 2.021,8 triliun di tengah tren pertumbuhan pajak yang melambat.

Sri Mulyani menjelaskan, ada sejumlah strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini,  terutama dengan  memperbaiki kebijakan perpajakan.

"Kami juga akan melakukan enforcement, terutama sesudah adanya program tax amnesty dan pengungkapan sukarela,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Sri mulyani juga mengungkapkan akan terus perbaiki tata laksana pajak, termasuk melakukan tindakan tegas kepada aparat pajak yang curang, serta meningkatkan kemampuan dari sistemnya.

"Termasuk membangun core tax yang saat ini sedang berjalan insya allah akan siap tahun depan. Jadi kita tetap optimis, tetapi waspada penerimaan  dapat tercapai,” katanya.


Reporter: Zahwa Madjid