Di Forum IMF, Sri Mulyani Suarakan Kesetaraan Gender Demi Ekonomi Maju
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau negara-negara lain di dunia untuk mendukung kesetaraan gender demi mendorong kemajuan dan kemakmuran ekonomi global. Pasalnya, hal itu merupakan komponen sangat penting dalam perekonomian Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh bendahara negara tersebut dalam Annual Meetings 2023 International Monetary Fund (IMF) Flagship Side Event di Marrakesh, Maroko, Jumat (13/10).
“Saya harap, semakin banyak negara lain yang memiliki inisiatif yang sama, karena sinergi dan koordinasi seperti ini diperlukan tidak hanya dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Kesetaraan gender bukan hanya nilai yang benar, tapi penting bagi kemajuan dan kemakmuran ekonomi suatu negara,” kata Sri Mulyani melalui unggahan akun Instagramnya, dikutip Jumat (13/10).
Ia menceritakan tentang paparan yang disampaikan mengenai langkah-langkah konkret pemerintah Indonesia dalam pengarusutamaan gender.
Ia menjelaskan 53,13% angkatan kerja di Indonesia adalah perempuan. Sekitar 60%nya berada di sektor kerja informal “ini membuat mereka rentan terhadap kurangnya akses perlindungan sosial serta upah rendah,” kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya @smindrawati, Jumat (13/10).
Sri Mulyani juga menjelaskan pengarusutamaan gender sendiri merupakan salah satu agenda RPJMN 2020-2024. Kebijakannya mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan implementasi pengarusutamaan gender di pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi wanita dalam pembangunan, serta peningkatan jaringan dan koordinasi seluruh pihak.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam inisiatif global. Salah satunya adalah We Finance (We-Fi) Code, kolaborasi lintas negara dan lembaga untuk mendukung akses keuangan bagi pengusaha wanita di dunia. Ini dilakukan melalui kebijakan data yang lebih baik serta inovasi digital. Bahkan, Indonesia termasuk negara pertama yang terlibat dalam We-Fi code ini.
Mengutip RPJMN 2020-2024, pada tahun 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan.
Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan.
Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.
Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang pada 2018 lalu berada dalam baseline 90,99, ditargetkan untuk 2024 dapat mencapai 92,75. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada 2017 berada dalam baseline 71,74 dan ditargetkan mencapai 75,59 pada 2024.
Diberitakan sebelumnya, kesetaraan gender yang membaik di Indonesia tercermin dari laporan Indeks Ketimpangan Gender 2022 secara nasional yang turun 0,006 dari tahun sebelumnya menjadi 0,459 poin dan konsisten turun dalam lima tahun terakhir.
"Semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (1/8).
Indeks ketimpangan gender pada 2018-2022 terus menurun. Ini artinya, kesetaraan gender di dalam negeri terus membaik. Selama lima tahun tersebut, indeksnya turun 0,04 poin atau rata-rata nyaris 0,01 per tahun.
Sementara secara spasial, BPS mencatat 25 provinsi melaporkan penurunan indeks ketimpangan gender dibandingkan 2021. Penurunan terdalam terutama di Sulawesi Tenggara sebesar 0,064 poin.
Namun indeksnya yang sebesar 0,490 masih berada di atas rata-rata nasional. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan indeks ketimpangan gender paling tinggi tahun lalu sebesar 0,126 poin. Meski demikian, indeksnya masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,320.