Sri Mulyani akan Gelontorkan Rp10 T untuk Bansos Beras dan BLT
Pemerintah berencana mengucurkan bantuan beras dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat kurang mampu untuk meringankan dampak kenaikan harga pangan imbas El Nino. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 10,19 triliun untuk kedua bantuan yang akan disalurkan pada akhir tahun ini.
Sri Mulyani menjelaskan, El Nino menyebabkan kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Ia mencatat, harga beras telah naik hingga 18% sepanjang tahun ini dari Rp 12 ribu menjadi Rp 14 ribu per kilogram.
"Karena harga beras meningkat, daya beli masyarakat terdampak terutama menengah bawah. Oleh karena itu, masyarakat yang rentan ini kami beri bantuan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (25/10).
Ia menjelaskan, bantuan akan diberikan pemerintah dalam bentuk beras dan bantuan langsung tunai atau BLT. Menurut dia, bantuan beras yang semua berakhir pada September 2023 akan diperpanjang Desember 2023. Dengan demikian, akan ada tambahan bantuan beras sebanyak 213 ribu ton senilai Rp 2,67 triliun.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menyalurkan batuan beras sejumlah 10 kg per bulan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat. KPM yang akan menerima bantuan beras tersebut adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan
Bapanas telah melakukan program bantuan beras selama tujuh bulan tahun ini, yakni pada Maret-Mei dan September-Desember 2023. Total beras yang disalurkan dalam program tersebut mencapai 852.000 ton dengan anggaran Rp 18,57 triliun.
Selain bantuan beras, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengucurkan BLT senilai Rp 7,52 triliun pada 18,8 juta KPM. Bantuan akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap KPM pada November-Desember 2023.
"Penerima BLT ini sudah ada nama dan nomor akun penerima di Kementerian Sosial, sehingga kami tidak mencari lagi siapa targetnya," katanya.
Sri Mulyani mencatat belanja pemerintah pusat pada Januari-September 2023 mencapai Rp 1.396,9 triliun. Ia menyebut, sebanyak Rp 803,5 triliun atau 57,5% belanja dinikmati langsung oleh masyarakat.
Ia menyebut, belanja tersebut mencakup perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terdapat Subsidi dan Kompensasi BBM yang menghabiskan anggaran Rp 95,4 triliun. Subsidi dan Kompensasi Listrik sebesar Rp 77,9 triliun, dan Subsidi LPG Rp 46,5 triliun.
Pemerintah juga menggelontorkan belanja untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 34,7 triliun, Kartu Sembako Rp 29,8 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 19,5 triliun, Bantuan Sosial Pangan Rp 8,2 triliun, Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik Rp 1,2 triliun. Selain itu, ada bantuan Subsidi Perumahan Rp 616,9 miliar, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Rp 574,5 miliar, serta Bantuan Ternak Rp 182,5 miliar.
Di bidang pendidikan, menurut Sri Mulyani, pemerintah menggelontorkan Rp 8 triliun untuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah Rp 10,8 triliun, BOS Kementerian Agama Rp 10,2 triliun, BOPTN Rp 4,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 3,7 triliun.
Program Infrastruktur tercatat menjadi belanja paling besar, yakni Pembangunan atau Rehabilitasi Infrastruktur Rp 108,6 triliun. Ini antara lain terdiri dari Sarana Prasarana Pendidikan, Sanitasi atau Persampahan, SPAM, Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api, Bandara, Pelabuhan, Bendungan, dan Irigasi. Selain itu, terdapat bantuan bencana mencapai Rp 8 triliun.