Jokowi Bagikan BLT Hadapi El Nino, Ini Daftar Bansos Sepanjang 2023

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa.
Warga mencari data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/9/2022).
Penulis: Lavinda
26/10/2023, 18.47 WIB

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat rentan dan miskin pada November dan Desember 2023.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ini merupakan program penebalan bantuan sosial sebagai upaya pemerintah untuk memitigasi dampak iklim El Nino, guna menjaga daya beli masyarakat.

Lalu, apa saja bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang tahun ini?

Kementerian Keuangan melaporkan belanja negara tercatat Rp 1.967,9 triliun sampai September 2023. Nilai tersebut 64,3% dari total pagu, dan tumbuh 2,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan rinciannya, belanja negara terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.396,9 triliun atau 62,2% dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 2,6% dibanding tahun lalu. Pertumbuhannya lebih rendah dari realisasi belanja September 2022, yakni 7,6%.

Jumlah belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja seluruh kementerian/lembaga Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari pagu yang disediakan, terutama belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

"Dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum, pembangunan ibu kota negara baru, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bantuan," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, belanja non-kementerian/lembaga Rp 727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Belanja ini termasuk realisasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, subsidi pupuk, pembayaran pensiun, program kartu prakerja, dan untuk pembayaran bunga utang.

Dari total belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp 803,5 triliun atau 57,5% dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Belanja dibagi menjadi tiga komponen, yakni perlindungan sosial, program pendidikan, dan infrastruktur.

Berikut rincian dana APBN 2023 yang digunakan untuk perlindungan sosial masyarakat sampai September 2023:

  • Subsidi dan Kompensasi BBM menghabiskan belanja paling besar, yakni Rp 95,4 triliun.
  • Subsidi dan Kompensasi Listrik Rp 77,9 triliun.
  • Subsidi LPG Rp 46,5 triliun.
  • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp 34,7 triliun.
  • Kartu Sembako Rp 29,8 triliun.
  • Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 19,5 triliun.
  • Bantuan Sosial Pangan Rp 8,2 triliun.
  • Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik Rp 1,2 triliun.
  • Subsidi Perumahan Rp 616,9 miliar.
  • Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Rp 574,5 miliar.
  • Bantuan Ternak Rp 182,5 miliar.

Dana APBN untuk Program Pendidikan:

  • Program Indonesia Pintar Rp 8 triliun.
  • Program KIP Kuliah Rp 10,8 triliun.
  • Program BOS Kementerian Agama Rp 10,2 triliun.
  • BOPTN Rp 4,6 triliun.
  • Kartu Prakerja Rp 3,7 triliun.

Dana APBN untuk Program Infrastruktur:

  • Pembangunan atau Rehabilitasi Infrastruktur Rp 108,6 triliun, antara lain: Sarana Prasarana Pendidikan, Sanitasi atau Persampahan, SPAM, Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api, Bandara, Pelabuhan, Bendungan, dan Irigasi.
  • Bantuan bencana Rp 1,8 triliun.