Mayoritas pemerintah daerah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Kenaikan UMP terbesar berada di Maluku Utara mencapai 7,5% atau Rp 223.280. UMP Maluku Utara naik dari Rp 2.976.720 pada 2023 menjadi Rp 3.200.000. Apa sebenarnya faktornya?
Berdasarkan formula pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. UMP 2024 dihitung menggunakan perkalian UMP 2023 dengan proyeksi inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Alfa berada dalam rentang 0,1 hingga 0,3 yang ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota.
Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. "Penetapan alfa 0,1-0,3 adalah berdasarkan pada perhitungan kontribusi ketenagakerjaan di Indonesia terhadap produk domestik bruto yang disurvei oleh beberapa lembaga," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Selasa (21/11).
Lantas mengapa UMP Maluku Utara naik paling tinggi tapi jauh di bawah permintaan buruh?
Meski kenaikan UMP Maluku Utara merupakan yang tertinggi, tetapi kenaikannya hanya setengah dari permintaan buruh yakni naik 15% dibandingkan UMP 2023.
Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara menjelaskan, penetapan UMP 2024 dilakukan berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 20,53% dan inflasi 3,34%. Perhitungannya juga menggunakan formula yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.
Kenaikan UMP Maluku Utara sebesar 7,5% menhitung alfa 0,2% atau titik tengah yang diperkenankan pemerintah yakni 0,1-0,3.
UMP Maluku Utara yang naik paling tinggi dari seluruh provinsi bukan hal aneh. Ekonomi wilayah ini naik paling tinggi pada tahun ini dan tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat 22% pada tahun lalu. Sedangkan hingga kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhannya melesat 25%.
Apa pendorongnya?
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi maluku utara pada kuartal ketiga 2023 yang mencapai 25% didorong terutama oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh mencapai 62,15%. Pertumbuhan terjadi pada 15 lapangan usaha dan industri pengolahan tumbuh 51,02% serta pengadaan listrik dan gas 18,14%. Sementara, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 4,49%.
Ekonomi Maluku Utara tumbuh dua digit sejak 2021 yang mencapai 16%. Melesatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tak lepas dari beroperasinya sejumlah pabrik nikel di wilayah tersebut. Salah satunya adalah pabrik nikel terbesar di dunia yang kelola PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) yang resmi beroperasi pada Juni 2021.
Perusahaan tersebut merupakan unit bisnis dari Harita Nickel yang beroperasi di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan penambang dan pengelola nikel lainnya, seperti PT Weda Bay Nikel.
Hilirisasi memang berhasil mendorong ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Perekonomian yang melesat di kedua wilayah ini pun mendorong produk domestik regional bruto atau PDRB per kapitanya melesat dalam dua tahun terakhir.
Pendapatan per kapita Maluku Utara naik dari Rp 33,1 juta per tahun atau Rp 2,75 juta per bulan pada 2020 menjadi Rp 40,1 juta per tahun atau Rp 3,34 juta per bulan pada 2021 dan Rp 53,7 juta per tahun atau Rp 4,47 juta per bulan pada 2022. Dengan demikian, rata-rata pendapatan per kapita/bulan di Maluku Utara naik dari Rp 2,75 juta pada 2021 menjadi Rp 3,34 juta per bulan pada 2022 dan Rp 4,47 juta per bulan pada 2023.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang melesat tak sejalan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan di Mali. Kemiskinan di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara justru meningkat. Berdasarkan data tingkat kemiskinan terbaru yang dirilis BPS pada Juli 2023, kemiskinan di Sulawesi Tengah naik dari 12,33% pada Maret 2022 menjadi 12,41% pada Maret 2023, tetapi masih lebih rendah dibandingkan Maret 2021 sebesar 13%.