Belanja Pertahanan Naik, Sri Mulyani - Prabowo Buka Opsi Tarik Utang

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato saat Seminar on Energy Efficient Mortgage (EEM) Development throughout ASEAN Countries di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Seminar tersebut merupakan rangkaian jelang pertemuan ke-2 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN (AFMGM).
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
29/11/2023, 16.14 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dan berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11). Salah satu yang dibahas terkait kenaikan anggaran pertahanan tahun 2024, termasuk anggaran belanja alat utama sistem senjata (alutsista) yang berasal dari pinjaman luar negeri.

"Diketahui Kemenhan, anggarannya adalah anggaran di dalam DIPA seperti hari ini. Namun Kemenhan ini, ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Presiden Joko Widodo telah menyetujui anggaran pertahanan senilai US$ 20,75 miliar untuk periode 2020 - 2024.

"Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25,0 miliar terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$ 20,75 miliar ke US$ 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," ungkap Sri Mulyani.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, alasan Kemenhan meningkatan kebutuhan anggaran karena kondisi alutsista yang perlu diperbarui, adanya ancaman keamanan serta peningkatan dinamika geopolitik.

"Di sisi lain, [anggaran] masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, sampai tahun 2034, kata Sri Mulyani, ada tiga rencana strategis (renstra) yang sudah disetujui dan berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.

"Sesuai keputusan Bapak presiden sebelumnya yaitu US$ 55 miliar yang akan [digunakan] untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 restra jadi. Dalam hal ini [tahun] 2024 - 2029 nanti, kemudian 2029 - 2034," jelasnya.

Pada Agustus 2023 lalu, Sri Mulyani sempat menyampaikan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 324 triliun untuk pengeluaran terkait hukum, pertahanan dan keamanan pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 2,3% salah satunya sebagai persiapan Pemilu.

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam kesempatan itu, bendahara negara ini menyebut peningkatan anggaran tersebut sebagai bentuk kepastian hukum di tengah suasana geopolitik global yang meningkat.

"Ini juga untuk mendukung Pemilu 2024 terutama untuk pengamanan terutama kepada Kepolisan RI," kata Sri Mulyani

Selain mendukung Pemilu, anggaran ratusan triliun itu juga akan dipakai untuk pengadaan berikut pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista), alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan pertahanan keamanan. Anggaran juga dipakai untuk modernisasi alutsista berupa pengadaan atau penggantian pesawat udara dan kendaraan tempur.

Selain itu, untuk mendukung pengadaan alutsista hingga pemeliharaan dan perawatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur).

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu