Prioritas Belanja Negara di Akhir Era Jokowi, Dari IKN Hingga Pemilu

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Sorta Tobing
30/11/2023, 16.44 WIB

Presiden Joko Widodo menetapkan delapan belanja prioritas pada tahun terakhir masa jabatannya. Untuk belanja negara 2024, pemerintah menyiapkan Rp 665 triliun untuk pendidikan, Rp 496,8 triliun perlindungan sosial, dan Rp 423 triliun belanja infrastruktur.

"Termasuk untuk infrastruktur prioritas, seperti ICT (teknologi informasi dan komunikasi), energi, pangan, dan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11). 

Belanja prioritas pemerintah lainnya adalah Rp 108,7 triliun untuk kesehatan, termasuk penurunan stunting dan perbaikan jaminan kesehatan nasional. Anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 114,3 triliun, lalu hukum, pertahanan, dan keamanan Rp 331,9 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan dana pembangunan IKN Nusantara di 2024 sebesar Rp 40,6 triliun. Dana ini terutama  untuk pembangunan kawasan inti utama, pembangunan kantor kementerian, pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN), rumah tapak pejabat negara, dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Terakhir, ada pula anggaran sekitar Rp 38 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. “Tahun depan kami juga akan terus mendukung pelaksanaan pemilu dan antisipasi kalau terjadi putaran kedua,” ujar Sri Mulyani.

Dalam buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tertulis delapan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), terdiri atas: 

  1. penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
  2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
  3. hilirisasi sumber daya alam (SDA)
  4. penguatan daya saing investasi
  5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi
  6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
  7. percepatan pembangunan IKN sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif
  8. pelaksanaan Pemilu 2024

Sri Mulyani sebelumnya menyebut realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,1 triliun. Angka ini setara 90,9% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp2.463 triliun. Realisasi ini tumbuh 2,8% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Sedangkan realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.240,8 triliun, atau setara 73,2% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Nilai ini turun 4,7% dari tahun sebelumnya.

Besarnya realisasi belanja ketimbang pendapatan negara tersebut, membuat APBN mencatatkan defisit pada bulan lalu. Kondisi ini mengakhiri tren surplus anggaran selama sembilan bulan berturut-turut sejak awal tahun.

Reporter: Zahwa Madjid