Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 30 juta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Dengan begitu, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.
Dengan lebih dari 27 juta UMKM yang sudah go digital saat ini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menekankan, bahwa yang terpenting bukan hanya tentang go digital tetapi bagaimana produk-produk UMKM dapat terjual hingga ke pasar digital.
Dia bilang, salah satu yang jadi poin penting yang didorong pemerintah terkait bagaimana ekonomi digital bisa inklusif. Artinya sektor nonformal ikut dirangkul. Misalnya melalui penggunaan QRIS di pasar dan pedagang-pedagang lainnya.
"Paling tidak mereka sudah terdata, dan bisa kita bina lebih lanjut, perbankan bisa profiling mereka. Ini yang penting, supaya mereka bisa naik kelas ke depannya,” kata Rudy di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (5/12).
Apalagi, nilai ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 82 miliar dan diperkirakan akan mampu mencapai nilai US$ 109 miliar pada tahun 2025.
Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation juga telah diluncurkan pada September 2023 dan diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN menjadi US$ 2 triliun pada tahun 2030.
“Kalau kita lihat dari ekonomi digital kita, saat ini masih didominasi sektor e-commerce, 57% dari nilai ekonomi digital kita dari e-commerce. Lalu setelah itu ada Gojek, Grab dan lainnya. Kemudian yang ketiga online media," ujarnya.
"Pangsa dari e-commerce ini kalau tidak betul-betul kita kuatkan akan tergerus oleh negara lain. Jadi, pemerintah tidak hanya memperbaiki dari sisi digital, dari infrastruktur digital juga harus disiapkan,” kata Rudy.
Dengan potensi itu, pemerintah akan meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Rencananya, buku ini akan diluncurkan pada 6 Desember 2023 sebagai kerangka acuan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital Indonesia hingga 2030.
“Dokumen ini menjadi panduan strategis karena menggambarkan visi Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 yang dilengkapi yang dilengkapi dengan arah, target dan inisiatif pengembangan ekonomi digital,” kata Rudy.
Rudy menyampaikan, bahwa Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital merupakan hasil dari upaya panjang dalam mengartikulasikan kerangka pengembangan ekonomi digital Indonesia sejak tahun 2019 dan mencapai finalisasi pada tahun 2023.
Lahirnya strategi ini juga telah melalui proses kolaborasi dengan kementerian/lembaga, otoritas terkait, akademisi, pelaku industri, serta konsultan melalui beragam Diskusi Kelompok Terarah (FGD), diskusi terbatas, hingga pertemuan tingkat tinggi.
Rudy menjelaskan, ada enam pilar utama pengembangan ekonomi digital yaitu infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), iklim bisnis dan keamanan siber, riset, inovasi, dan pengembangan usaha. Kemudian pendanaan dan investasi, serta kebijakan dan regulasi.
"Strategi nasional tersebut ada dalam Buku Putih yang menjadi semacam guideline,” kata dia.