Sri Mulyani: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7% dengan Reformasi Struktural

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN mengalami surplus sebesar Rp67,7 triliun hingga September 2023 atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun.
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
14/12/2023, 05.04 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, ekonomi Indonesia harus tumbuh 6% sampai 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi (high income country) atau negara maju pada 2045. Salah satunya caranya melalui reformasi struktural.

Saat ini ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5%, sehingga menurut Sri Mulyani, program reformasi struktural perlu didorong untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia.

“Reformasi struktural memang perlu kerja keras. Peningkatan pertumbuhan sebesar 1 hingga 2% benar-benar memerlukan reformasi struktural,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip Kamis (14/12).

Namun demikian, banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai target tersebut, mulai dari terjadinya krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, kata dia, diperlukan kombinasi kebijakan fiskal, sehingga tidak hanya berasal dari sumber daya pemerintah. Sebab, Indonesia tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru tinggi.

"Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah,” ujar dia.

Hingga saat ini, Sri Mulyani menilai, APBN telah berperan penting sebagai peredam kejut (shock absorber), menjaga stabilitas nasional, hingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid.

Ke depan, dia berharap APBN akan terus hadir melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespons berbagai ketidakpastian perekonomian global.

"APBN tetap digunakan untuk memberikan layanan dasar, seperti imunisasi dan vaksinasi kepada seluruh anak di Indonesia hingga daerah terpencil," kata Sri Mulyani.

Ia menekankan, pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20 persen dari APBN. APBN juga membantu masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial.

Di sisi lain, kebutuhan membangun infrastruktur juga menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Untuk mendukung hal tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk dilakukan.

“Beberapa infrastruktur dapat dibangun oleh sektor swasta. Jadi benar-benar harus menjalin kemitraan antara pemerintah dengan swasta," ujar dia.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, alat fiskal saat ini dapat mengembangkan instrumen dalam mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi sektor swasta untuk terlibat, namun tetap dengan meminimalkan risiko moral (moral hazard).

Reporter: Ferrika Lukmana Sari