LPEI Gandeng BPD Untuk Perluas Ekosistem Pembiayaan Ekspor UMKM

ANTARA FOTO/Cahya Sari/wpa/YU
Pekerja menyelesaikan pembuatan relief ikan kayu jati di Toko Ainur Jepara kawasan Jalan Padang Panjang, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Produk furnitur dan ukiran dari kayu jati tersebut telah dijual ke sejumlah negara seperti Malaysia, Belanda, Rumania, dan Amerika Serikat dengan keuntungan dari penjualan Rp60 juta sampai dengan Rp100 juta per bulan.
21/12/2023, 13.52 WIB

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berencana meningkatkan kerja sama dengan lebih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna memperluas ekosistem pembiayaan ekspor untuk UKM.

Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI Wahyu Bagus Yuliantok menyampaikan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPD Jatim dan BPD Jawa Barat dan Banten (BJBR).

“Ke depan kita nanti sama BPD Jogja, BPD Jateng, lalu Sumut sampai Sulselbar,” kata Bagus dikutip dari Antara, Kamis (21/12).

Hal itu dilakukan agar LPEI dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di setiap daerah. Rencana tersebut menjadi salah satu fokus LPEI dalam menjalankan program Penugasan Khusus Ekspor Usaha Kecil Menengah (PKE UKM).

PKE UKM menjadi program yang bertujuan untuk menggenjot ekspor UKM melalui akses terhadap pembiayaan, penjaminan, konsultasi serta asuransi ekspor.

Ia mengungkapkan, dana yang digelontorkan melalui PKE UKM saat ini mencapai hampir Rp 1 triliun yang menjangkau 200 pelaku usaha kecil.

Dalam skema pembiayaan UKM, LPEI menetapkan plafon pinjaman kepada UKM maksimal mencapai Rp 15 miliar dengan bunga hanya 6%

Namun, Bagus menuturkan bahwa, sejauh ini rata-rata pembiayaan yang disalurkan untuk UKM berada di kisaran Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar.

Agunan Pembiayaan LPEI

Untuk agunan sendiri, LPEI menetapkan 30% dari pembiayaan yang diterima. Hal itu berdasarkan kapasitas bisnis rata-rata UKM masih cenderung belum mempunyai omzet yang besar.

"Size UKM ini lebih ke yang kecil bukan menengah. Kalau menengah rata-rata sales-nya itu ratusan miliar. Kita sudah deliver hampir 200 pelaku UKM. Memang yang size-nya nggak mencapai Rp 50 miliar setahun omzetnya. Rata-rata yang kita berikan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar," katanya. 

Bagus menyampaikan, bahwa program PKE UKM juga mampu menjadi salah satu strategi bagi Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap/MIT) dengan konsisten mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 7%.

Sampai dengan 2023, LPEI telah menggelontorkan total dana Rp 8,7 triliun untuk semua program PKE.

Saat ini, ada 7 PKE yang berjalan, di antaranya program PKE Kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, PKE UKM, PKE Trade Finance, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, PKE Pariwisata KEK Mandalika dan PKE Destinasi Pariwisata Superprioritas.

Program PKE tersebut juga dapat mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM berorientasi ekspor agar tetap bersaing di pasar internasional dan menjadi bagian dari rantai pasok global.

Hingga 30 November 2023, total akumulasi disbursement PKE telah mencapai Rp 12,96 triliun, untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara tujuan.

Reporter: Antara