Prabowo-Gibran Pastikan Program Makan Siang Gratis Tidak Pakai Bansos

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya saat konsolidasi relawan Posko Pemilih Prabowo-Gibran (Kopi Pagi) di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023). Konsolidasi yang diikuti 10 ribu relawan dari Jakarta dan Jawa Barat tersebut untuk pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
22/12/2023, 13.47 WIB

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, memastikan bahwa program makan siang gratis tidak akan menggunakan anggaran bantuan sosial (bansos) jika mereka memenangi Pilpres 2024.

"Dana ada, dan bakal ada dan ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos yang Rp 500 triliun tahun depan, itu tetap bansos. Kita tidak kan ambil uang bansos untuk ini," kata Hasyim dikutip dari Antara, Jumat (22/12).

Dia menyebut, anggaran yang dibutuhkan dalam program makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Program ini menargetkan makan siang gratis bagi 82,9 juta jiwa masyarakat Indonesia.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Viva Yoga Mauladi menambahkan, bahwa program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian.

"Ini punya sisi dampak ekonomi, terutama dari sisi pasokan bahan baku dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Karena akan berdampak langsung pada masyarakat di sekitar.” kata Viva.

Nantinya, program ini dilaksankan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, para produsen makanan seperti daging, sayuran, telur hingga susu terlibat dalam mempersiapkan makanan tersebut yang nantinya mendorong perputaran ekonomi di ranah pedagang pangan seluruh di Indonesia.

Tidak hanya perputaran ekonomi dan perbaikan gizi warga, menurut Viva, program ini juga akan membuka lapangan kerja baru. Sebab, UMKM di bidang pangan akan tumbuh besar dan butuh tenaga kerja tambahan.

Menurut Viva, program serupa pernah diberlakukan di negara lain. Berdasarkan data World Food Programme (WFP), terungkap bahwa setiap 100.000 anak yang diberi makan akan menciptakan sebanyak 1.377 lapangan kerja baru.

Artinya, jika Prabowo-Gibran menargetkan 82 juta anak yang mendapatkan makan siang gratis pada 2029, maka setidaknya akan tersedia 1,3 juta lapangan kerja baru dari program ini.

"Saya yakin, sektor kesehatan warga, ketahanan pangan hingga perekonomian akan menerima manfaat dari program susu dan makan siang gratis ini," kata dia.

Skema Dana Program Makan Siang Gratis

Prabowo-Gibran berupaya mendorong perekonomian Indonesia jika terpilih pada Pemilu 2024. Di antara melalui program makan siang gratis, swasembawa pangan hingga transisi ekonomi hijau.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut, dibutuhkan sumber penerimaan yang besar. Bahkan, untuk melakukan transisi ekonomi hijau sendiri dibutuhkan dana hingga Rp 1.000 triliun.

“Ada minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis, kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target swasembada energi dan pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” ujar Drajad dalam acara bertajuk ‘Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik’ di Jakarta, Selasa (19/12).

Maka dari itu, pihaknya tengah menyisir berbagai sumber pendanaan untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun ia belum membeberkan secara rinci terkait sumber pendanaanya.

Drajad mengatakan, ada satu pasal peraturan yang akan diubah untuk menambah penerimaan negara Rp 104 triliun. “Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran waktu debat,” ujarnya.

Selain itu, terdapat beberapa kasus yang sudah inkrah, namun dananya belum masuk ke dalam kas negara. Dana yang belum masuk tersebut menurut Drajad dapat digali kembali untuk menambah pemasukan negara.

“Itu cukup banyak, sudah inkrah dana belum masuk. Waktu saya bertugas, itu jumlahnya Rp 90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu mungkin jumlahnya bertambah. Itu bisa kita gali,” ujar Drajad.

Selanjutnya untuk menambah penerimaan negara, Drajad menilai perlu dilakukan berbagai perombakan di perpajakan. Seperti pengaturan perpajakan penambahan nilai (PPn). Lalu, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif juga menjadi prioritas.

“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan, target saya kira bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup untuk kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional, nanti tahun 2025, kita sudah siap dengan budgeting-nya,” ujar Drajad.

Reporter: Antara, Zahwa Madjid