Tak Ingin APBN Bermasalah, Sri Mulyani Perkuat Stabilitas Ekonomi 2024

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN mengalami surplus sebesar Rp67,7 triliun hingga September 2023 atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Ferrika Lukmana Sari
22/12/2023, 14.04 WIB

Tahun 2023 akan segera berakhir. Dengan berakhirnya tahun tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024.

"Kita akan terus berupaya untuk support growth. Jangan sampai APBN menjadi sumber masalah," kata Sri Mulyani dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12).

Untuk itu, bendahara negara itu sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Seperti kebijakan untuk mendukung sektor pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan.

"Dalam jangka pendek, akan ada kebijakan counter cyclical," ujar Sri Mulyani.

Kebijakan counter cyclical merupakan strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui langkah-langkah fiskal. Ini merupakan kebijakan pro aktif pemerintah dalam mengatasi ekonomi yang ekstrem, seperti resesi.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya juga akan terus menggelontorkan insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, penerimaan pajak juga akan terus dijaga. Tercatat penerimaan pajak per 12 Desember 2023 sudah tembus Rp 1.739 triliun.

"Kita bayangkan 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak masing-masing 35% dan 40%. Itu baseline yang sudah elevated sangat tinggi. Apakah kita bisa menjaga momentum pertumbuhan dari basis pajak kita?" katanya.

Perbaiki Kualitas Belanja Negara

Sri Mulyani juga memastikan pihaknya akan memperbaiki kualitas belanja negara. Menurutnya, belanja negara harus lebih cepat dan lebih berkualitas.

"Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan tetap berhati-hati. Apalagi dalam iklim suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lama," katanya.

Sebagai informasi, Ralisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.553,2 triliun atau 103,66% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2.463 triliun hingga 12 Desember 2023.

"Kinerja APBN masih menunjukkan resiliensi dan terjaga dengan baik, mendukung momentum pemulihan ekonomi, dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani.

Belanja negara pada periode yang sama telah mencapai Rp 2.588,2 triliun. Pada awalnya, Undang-Undang APBN 2023 menargetkan total belanja sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Reporter: Zahwa Madjid