Cak Imin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Turunkan Pajak Kelas Menengah
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berencana untuk menyelesaikan ketimpangan antara orang kaya dan kelompok menengah-bawah. Salah satunya, dengan menaikkan pajak orang-orang kaya di Indonesia.
"100 orang yang kaya ini, kita pajakin. Bersamaan kita, turunkan pajak kelas menengah di Indonesia," kata lelaki yang akrab disapa Cak Imin ini dalam Debat Cawapres di Jakarta, Jumat (22/12).
Cak Imin mengumpamakan, 100 orang di Indonesia memiliki kekayaan di atas 100 juta penduduk. Kondisi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil.
"Ini keadaan yang tidak adil, ini harus kita slepet, kita harus punya keyakinan," ujar Cak Imin.
Selain mengatur pajak orang kaya, dia berencana mengelokasikan 5% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengembangkan potensi dan ekonomi anak-anak muda Indonesia.
"Memastikan 5% anggaran APBN, atau sekitar Rp 150 trilun, khususnya kaum-kaum muda Indonesia yang memiliki energi besar menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita," kata Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan, bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan Kredit Usaha Anak Muda atau disebut dengan KAMU.
Dengan kredit tersebut, Cak Imin ingin membuka akses sebanyak-banyaknya bagi pelaku ekonomi untuk berkembang. Mereka juga bisa mendapatkan akses pembiayaan untuk usaha.
Sebagai informasi, Debat Cawapres Pemilu 2024 digelar pada Jumat (22/12) dan dimulai pukul 19.00 WIB. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Pada segmen pertama, cawapres akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kemudian, pada segmen kedua dan ketiga, cawapres akan menjawab sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis.
Lalu, pada segmen empat dan lima, cawapres diberikan kesempatan untuk tanya-jawab dengan sesama cawapres. Sedangkan pada segmen keenam atau terakhir, cawapres akan memberikan pernyataan penutup sebagai kesimpulan.
Debat kali ini, ada enam tema besar yang akan dibahas, meliputi ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital mulai dari keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.