Calon presiden nomor urur 1 Anies Baswedan menceritakan pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta saat sarasehan DPD RI bersama calon presiden 2024 pada Jumat (2/2). Menurut dia, program daerah tak pernah dibahas dan diselesaikan bersama-sama pemerintah pusat.
"Kami merasakan betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, program di daerah itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas. Pemerintah pusat yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemendagri atau tidak," kata Anies saat menjawab salah satu pertanyaan saat menghadiri acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024, Jumat (2/2).
Anies mengatakan, postur anggaran daerah dengan pusat tak berimbang. Postur anggaran menjadi tolok ukur prioritas program. Di sisi lain, menurutnya, ada ketidaksinkronan antara rencana yang dicanangkan pemerintah daerah dan pusat.
"Problem utamanya adalah kepada program pembangunan daerah yang disusun tidak sinkron dengan apa yang mau dikerjakan pusat dan yang tadi, tidak ada kesepakatan," katanya.
Anies menggambarkan saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD yang sudah masuk dan diketok di pleno DPRD akan dikirim ke Kemendagri, setelah itu disesuaikan dengan ketentuan. Namun demikian, tak ada pembahasan terkait masalah yang dihadapi daerah dengan pemerintah pusat dalam membahas rancangan APBD.
"Karena kalau tidak nanti kita terjebak angka presentase seperti undang-undang soal pendidikan, dikunci kita di 20% posturnya ditetapkan tapi isinya tidak dibahas dengan serius," katanya.