Tunggu Restu DPR, Jokowi Akan Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menambah anggaran pupuk bersubsidi senilai Rp 14 triliun untuk 2,5 juta ton pupuk. Saat ini, pemerintah masih menunggu restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait alokasi penambahan anggaran tersebut. 

Dengan begitu, diharapkan pemerintah dapat menyalurkan total 7,8 juta ton pupuk bersubsidi hingga akhir tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 5,2 juta ton.

“Kemudian alokasinya ditambah oleh Bapak Presiden (Jokowi) sebanyak 2,5 juta ton, sesuai dengan target pengadaan sebesar 7,7 sampai 7,8 juta ton,” ujar Airlangga dikutip dari Antara, Senin (5/2).

Airlangga menekankan, bahwa penambahan anggaran tersebut untuk mengatasi kekurangan stok pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan disalurkan kepada 14,3 juta petani.

Anggaran Pupuk Bersubsidi

Dia menyampaikan, bahwa Jokowi telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 14 triliun dari pagu semula sebesar Rp 26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

Uang tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait alokasi anggaran, Kementerian Pertanian (Kementan) dan DPR akan membahasnya lebih dulu.

"Tentu, nanti kami akan minta Kementan dan DPR untuk menyelesaikan masalah tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini," kata Airlangga.

Airlangga menyebut, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bekasi mencapai 9.111 ton dan penyalurannya telah terealisasi sebesar 15% atau 1.367 ton per 3 Februari 2024.

Pupuk bersubsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Bekasi disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Gudang Lini III yang kini menampung 4.088 ton pupuk bersubsidi bagi daerah tersebut.

Antisipasi Beban Pemerintah

Sementara untuk mengurangi beban pemerintah subsidi dan penambahan anggaran tersebut, pihaknya meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk ikut membantu menyediakan pupuk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Perusahaan milik negara itu pun menyelenggarakan Gebyar Diskon Pupuk selama Januari hingga Februari 2024 untuk menyambut musim tanam di awal tahun ini.

Kabupaten Bekasi merupakan lokasi ke-29 dari 42 target lokasi penyelenggaraan Gebyar Diskon Pupuk 2024. Pupuk Indonesia membagikan 1.000 kupon tebus murah pupuk nonsubsidi kepada para petani di wilayah tersebut.

Dengan kupon tersebut, mereka mendapatkan diskon 40% dari harga awal Rp 450 ribu menjadi Rp 270 ribu untuk pembelian satu paket pupuk nonsubsidi yang terdiri dari 25 kilogram urea dan 25 kilogram NPK.

“Saya senang hari ini ada diskon pupuk karena masalah pertanian menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.

Penyederhanaan Aplikasi iPubers

Airlangga meminta sistem tanda tangan digital pada aplikasi iPubers disederhanakan, agar memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.

"Karena tidak mudah melakukan tanda tangan melalui mesin EDC (Electronic Data Capture). Oleh karena itu kita akan melakukan penyederhanaan regulasi," ujar Airlangga.

Dia memahami sulitnya untuk membubuhkan tanda tangan yang sama persis seperti yang tertera pada KTP di atas mesin EDC. Padahal, setiap kali melakukan penebusan pupuk bersubsidi, para petani diwajibkan untuk melakukan tanda tangan digital pada aplikasi i-Pubers melalui mesin tersebut.

iPubers merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membantu merekap penyaluran pupuk bersubsidi serta meningkatkan efisiensi dalam pemantauan, stok, dan alokasi pupuk bersubsidi.

Oleh karena itu, ia telah meminta Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai hal ini.

Selain menyederhanakan regulasi mengenai tanda tangan, pemerintah pun memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan KTP sebagai ganti Kartu Tani sebagai sarana identifikasi diri saat menebus jatah pupuk bersubsidi.

Hal ini dikarenakan banyak laporan dari para petani bahwa mereka lupa akan nomor PIN Kartu Tani mereka, seperti yang dikeluhkan para petani yang hadir dalam acara Gebyar Diskon Pupuk 2024 tersebut.

"Tadi ada permintaan dari petani bahwa cukup pakai KTP (untuk menebus pupuk bersubsidi) dan pemerintah bisa menerima permintaan itu," katanya.

Airlangga juga menuturkan, bahwa para penerima bantuan boleh diwakili oleh orang lain saat mengambil jatah pupuk bersubsidi jika berhalangan hadir. Namun, orang yang mewakilkan wajib membawa surat kuasa dari penerima bantuan. "Pada prinsipnya kita ingin mempermudah (penyaluran pupuk bersubsidi)," ujarnya.