Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk APBN 2025, Ini Skemanya
Program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto akan segera terealisasi. Saat ini, pemerintah tengah menggodok alokasi dana program tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sebelum itu, pemerintah lebih dulu menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, KEM-PPKF diperlukan sebagai landasan APBN 2025.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Golkar ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dia hanya menekankan, bahwa KEM-PPKF akan dibahas dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/2).
"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (23/2).
Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengungkapkan, bahwa pelaksanaan program makan siang dan susu gratis akan dilakukan secara bertahap.
"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita inikan, dan ada skalanya," kata Airlangga.
Jika dilakukan secara bertahap, maka pemerintah tidak akan langsung mengalokasikan dana Rp 400 triliun untuk program prioritas Prabowo - Gibran ini.
Selain soal anggaran, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk kementerian koordinator baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis tersebut. Namun Airlangga masih irit bicara terkait rencana ini.
"Itu masih tunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dulu," ujarnya.
Kementerian Baru Jadi Salah Satu Opsi
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menampik isu Prabowo akan membentuk kementerian koordinator baru yang mengurusi program makan siang gratis.
Budiman bilang, format kementerian ini masih dalam kajian. “Belum ada nama. Itu hanya salah satu pilihan, karena bisa saja memakai kemenko yang sudah ada,” kata Budiman lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (21/2).
Budiman menjelaskan, ada opsi menggunakan kementerian yang sudah ada atau membentuk kementerian baru. Format draf kementerian ini sedang disusun oleh Dewan Pakar. Nantinya, draf ini akan diproses dan keputusan akhir diserahkan kepada Prabowo.
Lebih lanjut, Budiman memaparkan bahwa akan ada lima kementerian yang terlibat dalam implementasi program makan siang tersebut, yakni:
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Desa
- Kementerian UMKM Koperasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan
“Soal kementerian koordinator yang ada, bisa saja ditambahi fungsinya untuk menjalankan program pangan dan gizi ini,” katanya.
Gandeng Pemda dan Desa
Tidak hanya dari pemerintah pusat, Prabowo juga bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan desa lewat skema collaborative farming. Kerja sama ini terkait penyediaan bahan pangan untuk program makan siang dan susu gratis.
TKN menghitung, 10.000 dari 74.961 desa bisa dilibatkan untuk memproduksi padi. Kemudian, 20.000 desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.
Lalu, 2.000 desa nelayan bisa diandalkan untuk penyediaan ikan segar. Ribuan desa lainnya akan dilibatkan dalam pemenuhan sayuran, buah-buahan hingga bumbu masak. Makan siang dan susu gratis ini bakal mengacu pada komposisi makanan empat sehat lima sempurna.
Oleh karena itu, setidaknya dibutuhkan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun. Selain itu, diperlukan pula satu juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayuran, buah-buahan hingga empat juta kiloliter susu sapi segar per tahun.