Defisit APBN Berpotensi Membengkak Akibat Program Makan Siang Gratis
Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berpotensi membengkak akibat program makan siang gratis yang dicanangkan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan utang pemerintah juga ikut naik.
Kementerian Keuangan mencatat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dari target pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB.
Namun Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan defisit APBN bisa mencapai 3,2%-3,3% dari PDB jika anggaran program makan siang gratis mengambil pos-pos belanja lain.
“Kalau mengambil pos belanja lain, dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah,” ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (26/6).
Sehingga dampak-dampak tersebut harus dipertimbangkan pemerintah. Bhima pun memperingatakan, jangan sampai program populis Prabowo ini bisa menghambat dan melembarkan defisit APBN.
“Kalau defisit naik 2,8% saja, itu sudah meningkatkan kebutuhan untuk penerbitan utang baru, cukup signifikan [dampaknya], ini akan membuat APBN dipandang kurang kredibel,” ujarnya.
Bhima berharap, penebalan fiskal jangan sampai terjadi. Sebab, APBN harus tetap dijaga agar defisit di bawah 3%. Jika tidak, maka efek dominonya akan terasa hingga 2029 atau masa akhir jabatan pemerintahan yang baru.
“Kalau tahun pertamanya saja sudah sampai defisit 3%, maka 2026 akan lebih tinggi lagi. Sementara kita melihat prospek ekonomi gobal, dari negara mitra dagang mengalami perlambatan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan harga komoditas juga akan tertekan,” ujarnya.
RI akan Dibebani Utang
Selain memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi, program makan siang gratis juga berpotensi menambah utang pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Belum lagi, pemerintah harus menanggung bunga utang yang cukup besar.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, angka defisit 3% akan menambah beban utang pemerintah dan anggaran untuk membayar bunga utang pada tahun selanjutnya.
“Lalu akan ada penambahan belanja pemerintah, dari anggaran untuk utang tersebut," ujar Ronny.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah mencapai Rp 8.144,69 triliun pada 2023. Rasio utang pemerintah tersebut setara 38,59% terhadap PDB, turun dibandingkan 2022 sebesar 39,70%.
Mengantisipasi lonjakan utang, Ronny merekomendasikan sejumlah cara. Salah satunya dengan menggenjot penerimaan negara dari pajak terutama dari wajib pajak kalangan atas.
Ronny mencontohkan pajak yang bisa ditarik pemerintah. Di antaranya, pajak penghasilan perusahaan, pajak orang kaya, pajak barang mewah, pajak mobil mewah, dan sebagainya.
“Jika terpaksa, bisa dari pengalihan subsidi energi, kalau memang porsi anggaran subsidi energi terlalu besar. Dengan kata lain, sebaiknya tidak dari penambahan utang baru,” ujarnya.