Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Bansos dan APBN Pemerintahan Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal penyaluran bansos yang jorjoran disalurkan pemerintah jelang Pemilu 2024. Saat itu, banyak pihak menilai penyaluran bansos itu untuk memenangkan salah satu paslon capres-cawapres.

Sri Mulyani pun mengklarifikasi kabar tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki koridor berupa UU APBN.

"Keuangan negara itu ada UU-nya. APBN itu bukan selera saya pribadi, ada UU APBN. Pos-posnya juga sangat detail, juga diatur dengan peraturan pemerintah," kata Sri Mulyani dalam kanal Youtube Mata Najwa dikutip Rabu (13/3).

Salah satunya mengatur alokasi anggaran bansos untuk masyarakat. Sri Mulyani menyebut, alokasi anggaran bansos sebesar Rp 479 triliun sudah masuk dalam APBN 2024.

Namun momen Pemilu membuat banyak pihak melihat bansos dengan kaca mata berbeda. Sri Mulyani menyebut, kelompok pro A membaca melalui lensa A. Kemudian kelompok pro B membaca dengan lensa B. Begitu juga dengan kelompok C.

Bahkan saat Sri Mulyani mengumumkan terkait penyaluran bansos pada Senin (29/1), raut mukanya sampai diterjemahkan oleh orang-orang. Padahal menurut Sri Mulyani, ekspresi wajahnya saat itu dianggap biasa saja seperti orang yang sedang mendengarkan orang lain berbicara.

Selain itu, dia juga mempertanyakan penilaian orang-orang yang menyebut dirinya seakan dalam tekanan (pressure) ketika mengumumkan tentang penyaluran bansos tersebut.

"Gimana waktu melihat kamu lagi ngomong, aku kan diem melihat gitu, dan mereka menyorot ke saya, di bilang kayanya di pressure gitu loh. Di pressure karena orang bilang aku di pressure," kata Sri Mulyani kepada Najwa.

Walau begitu, menurut Sri Mulyani, itu sebagai dinamika pada hari ini sebagai seorang Menteri Keuangan. "Jadi nggak terlalu masukin [pikiran] berbagai hal untuk mendistraksi," ujarnya.

Persiapan APBN 2025

Wanita yang akrab disapa Ani ini, mengakui bahwa APBN mendapat mendapat banyak guncangan sehingga perlu dijaga. Misalnya, kenaikan harga beras terjadi akibat dampak cuaca el nino, sehingga pemerintah gelontorkan bansos pada September 2023 karena memasuki musim kering.

"Begitu BMKG bilang belum bakal hujan, hujannya akan terlambat, mungkin Januari, mungkin Februari 2024, kita sudah mulai tahu bahwa ini akan menimbulkan dinamika politik," kata dia.

Dengan kondisi itu, Ani tidak mau terdistraksi dengan intrepretasi subyektif dari orang-orang itu.

"Apalagi, saat membaca raut muka, yaudah, tapi amazing sekali, dengan artificial intelligence, digital teknologi, Tiktok, Instagram dan segala macam deh, sering kalau ada yang forwad in ke aku, i dont even want to open it," kata dia.

Untuk saat ini, dia bersama Kemenkeu memilih fokus untuk mengerjakan APBN 2024 dan seluruh laporan keuangan sedang diaudit oleh BPK. Kemudian mempertanggung jawabkan APBN 2023.

"Nanti bulan Juni [audit] BPK selesai, jadi kita mikirin yang sudah selesai, jalan yang sekarang dan harus menyiapkan ke depan. Yang ke depan, bukan pemerintahan yang sekarang. Jadi bagaimana menyiapkan beberapa transisi [pemerintahan],"ujarnya.

Namun dalam kampanye, tiga capres telah menyampaikan apa saja visi-misi mereka jika terpilih nanti. Oleh karena itu, Kemenkeu harus memperhitungkan anggaran untuk program pemerintahan ke depan.

"Jadi kita akan hitung oke, proyeksi ke depan seperti apa, karena bagaimana pun juga kan, APBN dijaga harus tetap kredibel, karena ini alat yang dipakai pemerintahan tiap tahun, menghadapi pandemi, el nino, mau terjadi inflasi," katanya.

Untuk itu, pihaknya fokus menjaga APBN dengan terus berkonsultasi dan menjelaskan siklus APBN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya juga jelaskan ke Pak Prabowo, kalau diumumkan menang, timnya siapa, bagaimana mengakomodasinya," ujarnya.

"Saya rasa itu sih, harus tetap profesional. Kan siklus politik dan sistem demokrasi sudah menentukan, dan kita menjaganya dari sisi APBN, governance-nya dijaga baik dan APBN tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

Anggaran Bansos Tahun 2024

Dalam APBN, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02% yoy dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.

Besarnya angka ini tidak beda jauh dengan realisasi 2020 sebesar Rp 498 triliun karena untuk meredam dampak Covid-19. Namun seiring pemulihan ekonomi, dana perlinsos mulai susut pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun.

Memasuki tahun politik, anggaran perlinsos kembali naik. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) yang merogoh kocek Rp 11,25 triliun.

Alokasi anggaran itu disiapkan untuk BLT periode Januari, Februari dan Maret 2024. Sehingga jika dihitung dengan tambahan dana BLT pangan tersebut, maka anggaran perlinsos tahun ini kemungkinan akan naik menjadi Rp 508,05 triliun.