Sri Mulyani Umumkan APBN Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meraih surplus Rp 22,8 triliun atau sekitar 0,10% dari produk domestik bruto hingga 15 Maret 2024.
Secara rinci, keseimbangan primer APBN masih surplus Rp 132,1 triliun. Kendati demikian, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pada 15 Maret 2023 lalu sebesar Rp 213 triliun.
Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.
“Total postur APBN hingga 15 maret surplus Rp 22,8 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 122,9 triliun. Ini merupakan penurunan cukup tajam. Tapi kami masih cukup surplus,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3).
Pendapatan Negara Turun
Sri Mulyani menambahkan, pendapatan negara mencapai Rp 493,2 triliun hingga 15 Maret 2024. Jumlah ini naik Rp 93 triliun dari realisasi akhir Februari 2024 sebesar 17,6% dari target pada tahun ini. Namun jika dibandingkan tahun lalu, pendapatan negara turun 5,4%.
Dari sisi pajak, pemerintah telah mengantongi penerimaan sebesar Rp 342,9 triliun atau 17,2% dari target APBN pada tahun ini. Dibandingkan tahun lalu, penerimaan pajak tersebut justru turun 3,7%.
“Untuk kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 56,5 triliun atau 17,6% dari target tahun ini, yang juga mengalami penurunan 3,2% dibandingkan tahun lalu,” ujar Sri Mulyani.
Sementara penerimaan bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 93,5 triliun atau sekitar 19% dari total target. Namun penerimaan tersebut mengalami penurunan 12,3% jika dibandingkan tahun lalu.
“Dalam hal ini pendapatan negara hingga dua setengah bulan mengalami penurunan dibandingkan 2023,” ujarnya.
Belanja Negara Naik
Sedangkan belanja negara sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp 470,3 triliun atau sekitar 14% dari belanja negara yang sudah terealisasi, atau tumbuh 18% jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.
Sri Mulyani menyebut belanja pemerintah pusat mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3% dari APBN 2024 dan tumbuh 17% dari tahun sebelumnya.
Kenaikan tertinggi terjadi pada belanja kementerian lembaga atau K/L mencapai Rp 165,4 triliun atau sekitar 15,2% terhadap APBN 2024 atau meningkat 24,5% dibandingkan tahun lalu.
"Kenaikan yang cukup tinggi disebabkan oleh Pemilu, jika dibandingkan tahun lalu terjadi kenaikan tinggi karena tidak ada Pemilu pada Januari-Februari 2023," ujarnya.
Adapun belanja non K/L teralisasi Rp 163,4 triliun hingga 15 Maret 2024 atau sekitar 11,9% terhadap APBN 2024 dan mengalami kenaikan 10,4%. Sementara transfer ke daerah mencapai Rp 141,4 triliun atau 16,5% terhadap APBN 2024 atau naik 20,5% dibandingkan tahun lalu.