Realisasi Belanja Negara Sentuh Rp 470,3 Triliun hingga 15 Maret 2024

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN mengalami surplus sebesar Rp67,7 triliun hingga September 2023 atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Ferrika Lukmana Sari
25/3/2024, 15.15 WIB

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 470,3 triliun atau sekitar 14,1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau meningkat 18,1% secara tahunan (yoy).

Secara rinci, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3% dari total pagu belanja APBN, atau naik 17% secara tahunan.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 165,4 triliun atau 15,2% dari pagu. Peningkatan sebagian besar dipengaruhi oleh penyaluran berbagai bansos dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp 163,4 triliun atau 11,9% dari pagu APBN 2024, yang sebagian besar dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

“Kalau kita lihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret, realisasi belanja kita dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tumbuhnya 17% yoy. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi yaitu tumbuh 10%,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3).

Anggaran Untuk Perlinsos, Petani dan UMKM

Selanjutnya, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 254,7 triliun atau 77,4% dari belanja pemerintah pusat adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Yakni seperti perlindungan sosial, petani dan UMKM.

Dalam hal ini, anggaran program keluarga harapan (PKH) sudah terealisasi Rp 5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM dan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar Rp 11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta.

“Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp 74,15 miliar atau sebanyak 557 unit, subsidi BBM Rp 1,7 triliun atau sebanyak 1,5 juta K/L, dan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 6,8 triliun sebanyak 0,7 juta metrik ton,” ujarnya.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar telah menyalurkan anggaran Rp 963,3 triliun untuk 1,4 juta siswa, program KIP kuliah Rp 1,3 triliun untuk 132,4 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) sebesar Rp 4,4 triliun untuk 4,0 juta siswa, dan BOPTN Rp 765 miliar untuk 197 perguruan tinggi negeri .

“Untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung Dikti dan kapasitas satelit sebesar Rp 13,7 triliun,” ujarnya.

Reporter: Zahwa Madjid