Menko Airlangga: Produksi Beras RI Turun 5,88 Juta Ton Akibat El Nino
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penyebab penurunan produksi beras dipengaruhi oleh kondisi iklim Indonesia. Fenomena cuaca el nino misalnya, menjadi penyebab penurunan produksi beras hingga 5,88 juta ton.
Hal ini disampaikan Airlangga saat memberi keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Airlangga, BMKG dan beberapa lembaga prakiraan cuaca dunia saat itu memperkirakakan cuaca el nino akan terus bertahan dari Desember 2023 hingga Februari 2024. Hal ini turut berpengaruh terhadap produksi beras nasional.
“Ini berdampak terhadap penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli (2023) hingga Februari (2024) turun sebesar 5,88 juta ton,” ujar Airlangga.
Pada saat yang sama, terdapat kenaikan harga beras dunia yang menyebabkan pasokan beras dari luar negeri yang juga berkurang. “Harga beras Thailand saja mencapai US$ 624 dolar per ton atau naik 28%,” ujarnya.
Mengantisipasi hal itu, pemerintah memberikan perlindungan sosial (perlinsos) untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan, karena pada tahun 2023 dan 2024 terdapat risiko el nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan.
“Kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan,” kata dia.
Program Bansos dari Pemerintah
Ia menjelaskan, program perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam tiga kategori berupa bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
“Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang menyasar pada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” kata dia.
Realisasi anggaran sementara bantuan tersebut sebesar Rp18,1 triliun. Penyelenggara program ini adalah Bapanas atau Badan Pangan Nasional.
Untuk BLT El Nino, Kemensos memberian bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan jumlah realisasi sementara sebesar Rp7,5 triliun.
Sedangkan program bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram diberikan kepada 22 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp 17,4 triliun.
Sementara untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,3 triliun.