Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja regara atau APBN 2025 untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kedua pihak terus berkomunikasi dalam penyusunan anggaran tersebut.
"APBN untuk pemerintahan mendatang disiapkan oleh pemerintahan saat ini. Proses penyusunannya mengharuskan kami (dengan Prabowo) untuk berkoordinasi. Kami akan terus berkonsultasi satu sama lain,” ujar Sri Mulyani dalam acara Fitch Ratings: Fitch On Indonesia, di Jakarta, Rabu (15/5).
Bendahara Negara tersebut pun mengatakan dirinya akan memastikan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.
“Arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.
Selama ini, menurut dia, masa transisi pemerintahan Indonesia telah teruji dengan baik. Mulai dari Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bmabng Yudhoyono (2004-2014), dan Presiden Joko Widodo (2014 hingga Oktober 2024).
“Kita sudah punya tradisi transisi yang relatif bisa dilalui secara beradab. Menjadi beradab adalah hal yang penting, karena bahkan negara dengan sistem demokratis tertua pun bisa menjadi tidak beradab dalam proses transisi,” ujarnya.
Sebagai informasi, APBN 2025 masih dalam proses perancangan. Saat ini, terdapat dua dokumen yang akan menjadi acuan. Pertama, rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kedua, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dan akan disampaikan di DPR pada 20 Mei 2024.