TKN Prabowo: Menteri Keuangan Baru Harus Bisa Atasi Masalah Utang Pemerintah

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengungkapkan nantinya menteri keuangan yang baru harus bisa mengatasi persoalan utang pemerintah yang menumpuk.

Posisi utang pemerintah per Juni 2024 sudah mencapai Rp 8.444,87 triliun yang meningkat 1,09% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 8.353,02 triliun. Belum lagi bunga utang pemerintah yang cukup besar.

"Ini jadi challenging menteri keuangan kita ke depan untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang murah dan efektif," kata Anggawira saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7).

Dengan kondisi saat ini, Anggawira menilai persoalan utang pemerintah tidak lagi dilihat secara parsial. Anggawira menuturkan, utang pemerintah dalam ukuran tertentu memang masih dianggap aman namun di sisi lain juga dianggap masuk lampu kuning. "Jadi harus sangat hati-hati ya," ujar Anggawira.

Untuk itu, Anggawira menyarankan pemerintahan ke depan harus berhati-hati dalam pengelolaan utang. Khususnya utang pemerintah yang harus digunakan untuk aktivitas produktif, bukan konsumtif.

"Dan memang ya menteri keuangan ke depan harus pintar-pintar melakukan renegosiasi dan mencari misalnya sumber-sumber utang baru dengan bunga yang kecil," kata dia.

Jika melihat rasio utang pemerintah terhadap pendapatan, saat ini sudah mencapai 300% pada posisi per 31 Mei 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar 292,6%.

Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan ini cenderung tidak aman lantaran melebihi batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam range 90% hingga 167%.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ahmad Akbar Susamto sebelumnya mengungkapkan posisi rasio utang tersebut tidak aman.

"Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan Dana Moneter Internasional dalam range 90-150%," kata Akbar.

Dalam paparan CORE, utang eksternal pemerintah mencapai 40% dari total utang. Hal itu terdiri dari 14,9% kepemilikan asing dalam SBN domestik, SBN valas, dan pinjaman luar negeri.

"Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa dari konsekuensi itu semua kita harus hati-hati dan sebagian dari utang itu akan jatuh tempo pada 2024, 2025, 2026 sampai 2027," kata Akbar.