DPRD Minta Pemkot Bogor Siapkan Skema Pembiayaan Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Kota Bogor diminta menyiapkan skema pembiayaan program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Permintaan itu diungkapkan dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 di DPRD Kota Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa DPRD meminta Pemkot menyiapkan skema pembiayaan program makan bergizi gratis, karena program ini merupakan program utama dari pemerintah pusat.
“Di pusat juga sedang disiapkan transisinya, maka, kami meminta Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan dan beberapa dinas lainnya untuk menyiapkan skema melalui APBD,” kata Jenal, Minggu (4/8).
Meski masih belum ada landasan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan APBD 2025, menurut Jenal, Pemkot Bogor suda harus membunyikan program tersebut di dalam KUA-PPAS 2025.
Berdasarkan informasi yang dia terima, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memasukkan program tersebut ke dalam APBD Provinsi Jawa Barat 2025.
“Jadi saat Permendagri nanti turun, kami tinggal masukkan saja angkanya sehingga program makanan bergizi bisa dijalankan di Kota Bogor,” ucapnya.
Program Pengentasan Stunting Pada Anak-anak
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan menyampaikan hasil rapat sementara antara DPRD Kota Bogor dengan Dinkes Kota Bogor. Diketahui Dinkes Kota Bogor sudah memiliki program yang serupa dengan program makanan bergizi besutan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mohan menjelaskan program yang disusun oleh Dinkes Kota Bogor merupakan bagian dari program pengentasan stunting di Kota Bogor, yang menyasar ibu-ibu hamil dan anak-anak dengan gejala stunting.
“Kami tahu di pusat sudah dibunyikan APBN Rp71 triliun dan itu tidak akan mampu membiayai semuanya. Jadi program yang ada Dinkes ini bisa menjadi landasan juga, minimal judulnya sudah ada,” ujarnya.
Mohan mengatakan, saat ini tinggal menunggu jawaban dari Dinas Sosial Kota Bogor terkait kepastian program ini masuk dalam penyusunan KUA-PPAS 2025. Hal ini bertujuan agar program ini bisa berjalan baik dengan adanya sinergi dari berbagai dinas terkait.
“Kami akan pastikan di Dinsos Kota Bogor juga ada program ini agar sinergi sehingga program bisa berjalan baik di 2025 nanti,” kata Mohan.