Belanja Pemerintah Bengkak Jadi Rp 1.638,8 Triliun pada Juli 2024

Katadata
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024 di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024). KSSK melaporkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan II 2024 masih terjaga di tengah peningkatan tekanan gejolak ekonomi global.
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
13/8/2024, 13.58 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 1.638,8 triliun hingga Juli 2024. Dia menyebut realisasi tersebut mencapai 49,3% dari pagu APBN yang ditetapkan.

Meskipun begitu, realisasi belanja tersebut naik atau membengkak sebesar 12,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juli 2023. Namun menurut Sri Mulyani, belanja tersebut turun secara bulanan.

"Kalau dilihat growth belanja secara tahunan cukup tinggi dan konsisten. Meskipun bila dibandingkan bulan lalu sekitar 14% agak menurun pertumbuhannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (13/8).

Bendahara negara itu menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat atau BPP yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.170,8 triliun. Angka tersebut mencapai 47,5% dari pagu yang ditetapkan.

Belanja pemerintah pusat meningkat 14,7% secara tahunan pada Juli 2024. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian atau lembaga yang sudah mencapai  Rp 588,7 triliun atau 19,4% secara tahunan.

"Belanja ada forntloading untuk Pemilu, Pilkada kemudian juga kita dilihat untuk beberapa pelaksanaan program bansos , sarana prasarana pertahanan dan keamanan, dan pembangunan infrastruktur," ujar Sri Mulyani.

Belanja Non Kementerian/Lembaga

Selain itu, Sri Mulyani memastikan belanja pemerintah pusat juga disalurkan untuk belanja non kementerian atau lembaga. Tercatat belanja pengeluaran non kementerian dan lembaga mencapai Rp 582,1 triliun.

Realisasi itu sudah mencapai 42,3% dari pagu. Dia memastikan belanja non kementerian atau lembaga telah disalurkan untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

"Belanja subdidi, kompenasi yang menerima paling besar untuk Pertamina dan PLN. Mereka mendapatkan pembayaran dari kebijakan subsidi dan kompensasi yang sudah kami bayarkan untuk 2023 dan kuartal I 2024," kata Sri Mulyani.

Selain itu, belanja negara juga disalurkan melalui transfer ke daerah atau TKD mencapai Rp 468 triliun pada Juli 2024. Angka tersebut sudah mencapai 54,45% dari pagu Rp 857,6 triliun.

Reporter: Rahayu Subekti