Ruang Fiskal RAPBN 2025 Terbatas, Indef: Warisan Buruk Jokowi untuk Prabowo

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/sgd/tom.
Presiden Joko Widodo dengan mengenakan baju adat Betawi tiba untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Sorta Tobing
19/8/2024, 11.13 WIB

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai ruang fiskal pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 sangat terbatas. Peniliti bidang industri, perdagangan, dan investasi Indef Ariyo D P Irhama mengatakan hal itu akibat kewajiban pembayaran utang meningkat pada tahun depan.

“Ruang fiskal untuk 2025 semakin terbatas untuk pemerintahan yang baru dan menjadi warisan yang buruk dari pemerintahan Pak Jokowi (Preside Joko Widodo) untuk Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto) ,” kata Ariyo dalam diskusi publik Indef, Jakarta, Minggu (18/8).

Hal tersebut menjadi sorotan karena alokasi anggaran belanja negara dalam RAPBN 2025 untuk kementerian/lembaga (K/L) turun dibandingkan belanja untuk non-kementerian/lembaga.

Jokowi menetapkan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 2.693,2 triliun. Berdasarkan total tersebut, sebanyak Rp 976,8 triliun dialokasikan untuk belanja K/L, sedangkan untuk non-kementerian/lembaga Rp 1.716,4 triliun.

Ariyo mengatakan belanja non-kementerian/lembaga biasanya dialokasikan untuk pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, serta belanja lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Belanja K/L umumnya untuk program pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM), solar, elpiji, bunga KUR (kredit usaha rakyat), kereta api, angkutan laut, dan program pengelolaan belanja lainnya.

“Terlihat di sini belanja K/L mengalami penurunan namun belanja non-kementerian/lembaga meningkat signifikan. Hal tersebut menunjukkan ruang fiskal yang terbatas akibat pembayaran utang semakin besar,” ujar Ariyo.  

Soal pembayaran utang yang semakin besar, peneliti ekonomi makro dan finansial Indef Riza Annisa Pujarama juga menyoroti hal tersebut. Berdasarkan laporan APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, utang pemerintah saat ini sudah menembus Rp 8.444 triliun. 

“Kemudian bunga utangnya, kebutuhan di 2025 kurang lebih Rp 700 triliun yang jatuh tempo ditambah bunga utang Ro 552 triliun yang harus dibayarkan,” kata Riza.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah memberikan alasan berkaitan dengan anggaran belanja K/L pada tahun depan lebih kecil dibandingkan APBN 2024 yang mencapai Rp 1.090,2 triliun. Hal itu dilakukan untuk memberi keleluasan pada kepemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini karena kami menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement (perbaikan)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers. Jumat (16/8). 

Reporter: Rahayu Subekti