Target Setoran Pajak Disepakati Rp 2.490 Triliun di 2025, Belum Termasuk PPN 12%

Pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR menyepakati target penerimaan pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 2.490,9 triliun pada 2025. Namun target tersebut belum memperhitungkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dan Banggar DPR mengenai pembicaraan tingkat satu RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

“Target penerimaan perpajakan pada 2025 senilai Rp 2.490,9 triliun sama dengan yang diusulkan dalam RAPBN 2025,” kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam raker dengan Kementerian Keuangan, Selasa (17/9).

Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp 2.189,3 triliun dan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 301,6 triliun pada 2025.

Namun target penerimaan pajak tersebut ternyata belum memperhitungkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.  “Belum, itu tidak termasuk PPN 12%. Itu nanti ketentuan baru di 2025, pemerintah meminta persetujuan komisi XI DPR,” ujar Said.

Nantinya, akan ada mekanisme persetujuan kembali dari DPR mengenai kebijakan tarif PPN 12%. Hanya saja, Said belum bisa memberikan penjelasan detil karena ketentuan tersebut akan dijalankan pada pemerintahan Prabowo. 

Tunggu Pembahasan dari Pemerintahan Baru

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu juga belum bisa memberikan informasi detil mengenai penerapan PPN 12%. “Kita tunggu saja pembahasan selanjutnya bersama dengan presiden terpilih,” kata Febrio di gedung DPR.

Meskipun begitu, Febrio memastikan pemerintah akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Hal-hal yang berkaitan dengan reformasi perpajakan akan dilanjutkan.

Terlebih, kondisi ekonomi saat ini sudah mulai menunjukkan ruang untuk terus tumbuh. “Walaupun ekonomi global masih sangat menantang, kita akan terus bisa melihat bagaimana ekonomi tumbuh dengan baik tetapi rasio pajak bisa kita jaga stabil,” ujar Febrio.