Pembebasan Lahan IKN Belum Tuntas Jelang Jokowi Lengser, Ini Penyebabnya

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
Suasana pembangunan rusun ASN terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
8/10/2024, 18.21 WIB

Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara atau IKN belum mencapai 100%. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera lengser pada 20 Oktober 2024.

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mengungkapkan bahwa LMAN telan mengelola 15 pendanaan proyek strategis nasional (PSN) di IKN.

LMAN mengalokasikan dana hingga Rp 5,9 triliun untuk pendanaan lahan IKN di berbagai proyek. Namun hingga saat ini, realisasi pendanaan tersebut belum sampai setengahnya.

"Untuk IKN ini, dari total kebutuhan dananya Rp 5,9 triliun sudah dialokasikan Rp 2,81 triliun. Masih sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto dalam Media Briefing LMAN di Jakarta, Senin (7/10).

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dan mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk pada proyek pembangunan IKN. Sehingga, tidak ada masalah terkait pendanaan.

Hanya saja, ia mengakui terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi pendanaan lahan IKN belum terserap 100%. Kendala pertama terkait bekas kawasan hutan yang luasnya mencapai 100 hektare.

"Itu juga jadi permasalahan tersendiri yang memang sekarang lagi dibahas dan peraturan ke arah sana juga lagi dalam proses pembuatannya," ujar Rustanto.

Belum lagi, ada permasalahan terkait identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang mau dibebaskan. Karena proses untuk menentukan pemilik dari tanah yang ingin dibebaskan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Selain kompleks, juga terdapat permasalahan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. "Sehingga ini diprioritaskan dulu, mana yang kira-kira tanah yang perlu dibebaskan, agar proyek ini bisa berjalan," kata Rustanto.

LMAN Biayai Pembebasan Lahan 128 PSN

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyebut 128 PSN sudah dibiayai oleh LMAN. Dari total tersebut, sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi.
Dengan begitu, LMAN bisa menyelesaikan pengadaan lahan untuk 8 PSN dalam satu tahun.

“Sebanyak 61% telah diselesaikan dan diresmikan. Hal itu pastinya akan mendatangkan manfaat berganda baik bagi masyarakat maupun perekonomian,” ujar Basuki.

Proyek PSN yang ditangani LMAN yaitu 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, dan enam PSN jalur kereta api. Begitu juga dengan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Adapun sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Ada tiga sektor pendanaan terbesar yaitu jalan tol Rp 7,91 triliun, bendungan Rp 1,11 triliun, dan untuk IKN Rp 1,43 triliun.

“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," kata Basuki.

LMAN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas, peredaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan sumber daya air maupun manfaat berganda bagi pergerakan sektor pariwisata dan UMKM.

Reporter: Rahayu Subekti