Wamenkeu Thomas: Danantara Tak akan Gadai Saham Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandon menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tidak akan menggadaikan saham pemerintah di BUMN. Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola dividen hingga menyuntikkan modal ke BUMN.
“Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying aset yang menghasilkan dividen untuk dipakai Danantara dalam hal investasi,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (13/3).
Menurut Thomas, Danantara dibentuk untuk memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN) sebagai agent of development. Fungsingnya juga untuk memperkuat BUMN sebagai salah satu growth engine ekonomi Indonesia.
Dia menjelaskan, Danantara akan mengelola dividen BUMN untuk kemudian diinvestasikan. "Dari situ investasi akan di-leverage," ujar Thomas.
Ia mengatakan, Danantara dibentuk dengan modal awal paling sedikit Rp 1.000 triliun. Menurutnya, modal ini bersumber dari penyertaan modal negara alias PMN berupa saham milik negara di BUMN dan uang tunai.
Danantara Berpotensi Kelola Dana hingga Rp 14.000 Triliun
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Danantara sejak 24 Februari 2025. Danantara akan memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan negara berupa aset badan usaha milik negara atau BUMN, dividen BUMN, dan dana realokasi anggaran 2025.
Laporan Center of Reform on Economics (CORE) Insight menyebut, total aset yang akan dikelola Danantara untuk diperkirakan mencapai Rp 14.000 triliun. Kelolaan aset tersebut mencapai sekitar 60% produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2024.
Dengan kelola aset sebesar itu, Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar di Indonesia, melampaui Indonesia Investment Authority (INA) yang pada 2024 mengelola dana hanya Rp 160 triliun.
CORE pun menilai, keuangan Danantara diperkirakan melampaui aset yang dikelola oleh beberapa SWF lainnya, seperti Temasek Holdings dari Singapura, Khazanah dari Malaysia, Future Fund dari Australia, dan Korea Investment Corporation dari Korea Selatan.