Daftar 18 Program Unggulan Prabowo dengan Anggaran Jumbo Rp 1.376,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan langsung ditangani oleh pemerintah pusat.

“Program prioritas yang telah disampaikan Bapak Presiden sebesar Rp 1.376,9 triliun. Meskipun dieksekusi oleh kementerian/lembaga namun penerimanya adalah masyarakat di daerah,” kata Sri mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8).

Meski dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas, belanja pemerintah pusat dan daerah tetap sama-sama memiliki sinergi. Bendahara Negara ini menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah sama-sama mengurus masyarakat dan rakyat di seluruh daerah.

“Kami mengidentifikasi Rp 1.376,9 triliun, ini artinya meskipun nanti TKD turun, namun masyarakat di daerah sebetulnya mendapatkan lebih besar melalui berbagai program-program pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani.

Berikut daftar program pemerintah pusat yang juga akan dinikmati masyarakat daerah beserta anggarannya:

1. Program keluarga harapan Rp 28,7 triliun
2. PIP atau KIP kuliah atau beasiswa lainnya Rp 63,6 triliun
3. Kartu sembako BPNT Rp 43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp 69 triliun
5. Cek Kesehatan Gratis dan TB Revitalisasi Rumah Sakit Rp 7,3 triliun
6. Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp 22,5 triliun
7. Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun
8. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp 27,9 triliun
9. Preservasi Jalan dan Jembatan Rp 24,3 triliun
10. Perumahan Rp 48,7 triliun
11. Bendungan dan Irigasi Rp 12 triliun
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 83 triliun
13. Subsidi non Energi antara lain Subsidi KUR dan Pupuk Rp 108,8 triliun
14. Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Profesi Dosen non PNS Rp 63,5 triliun
15. Subsidi Energi Kompensasi Rp 381,3 triliun
16. Lumbung Pangan Rp 22,4 triliun
17. Bulog dan Cadangan Pangan Rp 28,5 triliun
18. Kampung Nelayan dan Pergaraman Rp 6,6 triliun

“Ini yang mengeksekusi kementerian lembaga letaknya di daerah, yang menikmati juga masyarakat di daerah,” ujar Sri Mulyani.

TKD Dipangkas

Pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 sebesar Rp198 triliun menjadi Rp650 triliun, turun 24,8% dibandingkan alokasi APBN 2025 yang ditetapkan Rp848,52 triliun.

Prabowo menegaskan bahwa anggaran transfer ke daerah bukanlah satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ke depan, ia merencanakan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah yang akan didesain sebagai satu kesatuan.

“Sehingga transfer ke daerah bukan menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan 2026 di Gedung DPR-MPR, Jumat (15/8).