Airlangga Sebut 8 Korban Meninggal Imbas Demo jadi Pukulan Kebangkitan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan dukacita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak akibat dinamika sosial dan politik yang terjadi pada akhir pekan lalu.

“Terkhusus kami ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum kepada delapan korban,” kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (1/9). 

Sepanjang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (28/8) delapan orang dilaporkan meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka. Beberapa korban ada yang terlibat dalam aksi dan ada pula yang meninggal sebagai dampak aksi. 

Delapan korban meninggal selama aksi unjuk rasa sejak 28 Agustus 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Affan Kurniawan, Ojek Online Jakarta
2. Sarina Wati, Pegawai DPRD Makassar
3. Syaiful Akbar, Pegawai DPRD Makassar
4. Muhammad Akbar Basri, Pegawai DPRD Makassar
5. Budi Haryadi, Anggota Satpol PP Kota Makassar
6. Rusdamdiansyah, Ojek Online Makassar
7. Sumari, Tukang Becak Surakarta
8. Rheza Shendy Pratama, Mahasiswa Yogyakarta

Airlangga mengatakan peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kuat dan berdaulat. Ia menyebut situasi yang terjadi tidak akan berdampak besar lantaran saat ini fundamental ekonomi masih kuat. 

"Saya memahami jika terdapat kekhawatiran serta ketidakpastian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Namun kami harap masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri tidak ragu bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan, perusakan fasilitas umum, maupun penjarahan. 

“Kapolri dan Panglima TNI ditugaskan mengambil langkah terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Semua tindak kriminal, baik perusakan fasilitas umum maupun harta pribadi, harus diproses sesuai hukum,” tegas Sjafrie usai Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8).

Prabowo menekankan aparat keamanan harus sigap menghadapi situasi yang mengancam keselamatan pribadi maupun penjarahan rumah pejabat. TNI dan Polri juga akan bersikap tegas terhadap segala hal yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta kedaulatan NKRI. 

Selain itu, Prabowo juga menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat pemantauan situasi lapangan dan melaporkannya langsung kepada Presiden. Selain itu, Menteri Dalam Negeri diminta menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah serta memantau kebutuhan ekonomi rakyat di tengah kondisi yang penuh tantangan.

Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara turut diperintahkan menjaga keamanan wilayah nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai undang-undang.