Gubernur Usul Gaji ASN Daerah Ditanggung Pempus, Ini Jawaban Menkeu Purbaya

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara ditanggung pemerintah pusat alias pempus. Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak bisa.

Hal itu disampaikan ketika sejumlah kepala daerah menemui Menkeu Purbaya di kantornya.

“Kalau diminta sekarang (gaji ASN ditanggung pempus), ya pasti nggak bisa,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Selasa (7/10).

“Kecuali saya tembus rasio defisit (APBN) terhadap PDB di atas 3%. Tapi, nanti ada yang ribut,” Purbaya menambahkan.

Defisit APBN adalah kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara, dalam satu tahun anggaran. Besarannya dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:

“Terlebih lagi, perekonomian selama sembilan bulan pertama ini melambat dan kecenderungan turun terus,” ujar kata Purbaya.

Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berharap pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk PNS daerah, usai bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membahas pengurangan Transfer ke Daerah alias TKD.

Sebab, pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah alias pemda dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik di wilayah itu.

Menurut dia, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil atau DAU dan DBH menambah beban daerah, di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.

Ia berharap pempus mempertimbangkan kembali kebijakan TKD, atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji ASN.

“DAU berkurang, sementara dari Kementerian PAN-RB, kami mengangkat PPPK dan pegawai. Pembiayaannya dibebankan ke pemda,” ujar kata Mahyeldi dikutip dari Antara, Selasa (7/10).

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/10), dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah menyampaikan aspirasi serupa dan berharap adanya langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.