Purbaya Respons Usulan Ahok soal Subsidi Berbasis Voucher: Biar ESDM yang Kerja

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) sebelum menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk menjadi UU APBN 2026 dengan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,72 triliun.
8/10/2025, 15.52 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan mantan Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait reformasi kebijakan subsidi pemerintah. Ahok menilai subsidi akan lebih efisien jika diberikan dalam bentuk voucer digital ketimbang menurunkan harga barang.

Purbaya menyatakan belum membahas secara detail usulan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan subsidi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saya nggak tahu, belum diskusikan. Nanti biar saja ESDM bekerja,” kata Purbaya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10).

Sebelumnya, Ahok menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah, salah satunya mengenai mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai, skema subsidi barang seperti pupuk dan gas LPG sebaiknya diubah menjadi subsidi langsung kepada penerima.

“Kenapa subsidi itu tidak dalam bentuk orang, tapi mau kasih duit? Kita semua punya telepon, kenapa tidak berbentuk voucer digital atau cashback misalnya,” ujar Ahok dalam talkshow Wealth Wisdom 2025 yang digelar PermataBank, Selasa (7/10).

Menurut Ahok, pola subsidi dengan menurunkan harga barang membuat sistem rawan diselewengkan karena adanya selisih harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi.

Ia mencontohkan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa diberikan dalam bentuk potongan digital langsung ke akun penerima. Ketika masyarakat membeli BBM, sistem otomatis mengembalikan sebagian dana sesuai nilai subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Misalnya isi bensin Rp15 ribu, lalu pemerintah kembalikan Rp5 ribu. Anda isi 10 liter, saya kembalikan uang untuk lima liter. Kalau dalam sebulan tidak dipakai, voucernya hangus. Jadi bukan dalam bentuk barang,” kata Ahok.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Rahayu Subekti