Purbaya Enggan Gunakan APBN untuk Tanggung Utang Kereta Cepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ingin menanggung utang PT kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Pernyataan ini merespons opsi yang diajukan Danantara terkait restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, salah satunya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan. Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri,” kata Purbaya saat seso zoom meeting dengan media di Bogor, Jumat (10/10).

Purbaya menegaskan, seharusnya KCIC sudah memiliki dividen sendiri. Sehingga seharusnya bisa memiliki kemampuan finansial.

Terlebih, Purbaya menyebut rata-rata dividen yang didapatkan bisa mencapai Rp 80 triliun dalam setahun. Seharusnya KCIC bisa mengelola utang proyek Woosh itu dari dividen tersebut.

“Jangan kita lagi karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Skema ini yaitu dengan mengambil alih infrastrukturnya oleh pemerintah dan menyuntikkan dana tambahan.

Dengan diambil alih, maka utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai US$ 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 111,10 triliun akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (9/10).