Purbaya Dapat Pesan WhatsApp yang Larang Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima pesan singkat melalui WhatsApp yang berisi larangan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Sudah ada tuh yang WA ke saya, jangan. Katanya nanti yang lain iri. Saya nggak tahu, pokoknya bagaimana yang terbaik,” kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (15/10).

Meski demikian, Purbaya enggan mengungkap siapa pengirim pesan tersebut. Ia menegaskan, pemerintah masih menunggu proposal resmi renovasi ponpes sebelum menentukan langkah lebih lanjut. “Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” ujarnya.

Muhaimin: Renovasi Ponpes Al Khoziny Layak Pakai APBN

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny layak dibiayai APBN. Ia menyoroti jumlah santri terdampak yang mencapai ribuan.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900, mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Muhaimin, usai acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Muhaimin mengaku tak habis pikir dengan pihak-pihak yang menentang rencana penggunaan APBN untuk renovasi ponpes. Ia menilai, kritik semacam itu justru muncul saat pemerintah berupaya membantu akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah Masih Lakukan Kajian Awal

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut renovasi ponpes dengan dana APBN masih dalam tahap kajian awal. Pemerintah saat ini tengah mendata jumlah ponpes serta menentukan prioritas antara revitalisasi pondok yang sudah ada atau pembangunan ponpes baru.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta lembaga terkait untuk melakukan pendataan dan inventarisasi ulang kondisi fisik pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Prabowo juga sudah meminta kementerian terkait untuk menilai kondisi struktur bangunan ponpes yang sudah ada. "Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan,” ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.