Prabowo Jamin Defisit APBN Tak Langgar UU: Rakyat Ditipu, MBG dari Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tetap dijaga pada level 3% dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu penopang pengelolaan fiskal agar tetap berada dalam koridor aman.

“APBN kita tidak akan  keluar dari parameter yang ditetapkan, defisit masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3% dari PDB,” kata Prabowo saat peresmian operasional 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan di Polres Jakarta Barat pada Jumat (13/2).

Ketetapan defisit anggaran tertuang dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan itu mengatur batas defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB.

Prabowo menjelaskan, pemerintah telah memangkas berbagai pola belanja yang selama ini dianggap kurang produktif, seperti kegiatan birokrasi rapat di hotel luar kota, seminar dan konferensi, hingga kunjungan kerja yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa hasil pemangkasan belanja birokrasi itu dialihkan untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG). “Rapat di hotel dan seminar di luar kota, konferensi dan kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kami hemat, uang ini yang kami alihkan untuk hal-hal seperti ini (MBG),” ujarnya.

Prabowo memaparkan capaian program MBG telah mencapai 60,2 juta penerima per hari. Selain itu, pemerintah telah membangun lebih dari 23 ribu dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi.

Ia menyebut skala distribusi program tersebut setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan setiap hari, atau sekitar 10 kali jumlah penduduk Singapura.

“Uang ini adalah hasil efisiensi dari anggaran. Kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum dan pribadi,” kata Prabowo.

Moody’s Ratings sebelumnya menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil pada (5/2). Pemangkasan outlook ini, antara lain dipicu kekhawatiran terhadap pembentukan badan pengelola dana kekayaan negara, Danantara.

Lembaga ini menilai struktur tata kelola, skema pembiayaan, serta prioritas investasi Danantara belum jelas. Dalam pengumumannya, Moody’s juga menjelaskan perubahan outlook Indonesia menjadi negatif di tengah upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Moody’s juga menyoroti ekspansi program sosial seperti MBG dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sampai sejauh ini, program-program unggulan Presiden Prabowo itu dibiayai melalui realokasi dan pemangkasan belanja kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur.

Ekspansi lanjutan program-program tersebut dinilai dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.