Hadapi Kenaikan Harga Imbas Konflik Iran vs AS, Pemerintah Andalkan Subsidi APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran. Airlangga mengatakan, situasi seperti saat ini pernah dihadapi ketika Perang Rusia-Ukraina. 

“Kita kan pernah mengalami pada saat Perang Ukraina. Pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi,” kata Airlangga, di Jakarta, Kamis (5/3). 

Menurutnya, dampak kenaikan harga komoditas tersebut bagi Indonesia bersifat dua sisi. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas harga di dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan subsidi energi.

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk melanjutkan subsidi dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga.

“Bagi Indonesia kan dua sisi. Di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi akan kita lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” kata Airlangga.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas global juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Masih Terlalu Dini

Namun demikian, Airlangga menilai situasi global saat ini masih terlalu dini untuk disimpulkan dampaknya secara pasti terhadap perekonomian Indonesia.

“Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi,” kata Airlangga.

Pemerintah, kata dia, akan terus memantau perkembangan situasi global sebelum mengambil langkah lanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran. 

Airlangga mengatakan, situasi seperti saat ini pernah dihadapi ketika perang Rusia-Ukraina. 

“Kita kan pernah mengalami pada saat perang Ukraina. Pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi,” kata Airlangga, di Jakarta, Kamis (5/3). 

Menurutnya, dampak kenaikan harga komoditas tersebut bagi Indonesia bersifat dua sisi. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas harga di dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan subsidi energi.

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk melanjutkan subsidi dan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga.

“Bagi Indonesia kan dua sisi. Di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi akan kita lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” kata Airlangga.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas global juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Namun demikian, Airlangga menilai situasi global saat ini masih terlalu dini untuk disimpulkan dampaknya secara pasti terhadap perekonomian Indonesia.

“Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi,” kata Airlangga.

Pemerintah, kata dia, akan terus memantau perkembangan situasi global sebelum mengambil langkah lanjutan.

Harga minyak acuan dunia kembali naik di tengah kekhawatiran terhadap penutupan Selat Hormuz dalam jangka panjang, pada Kamis (5/3). 

Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) menghambat mengalirnya produksi migas Timur Tengah ke pasar global. Beberapa fasilitas produksi saat ini juga dibatasi. Minyak Brent diperdagangkan naik US$ 1,67 atau 2,05%, menjadi US$ 83,07 per barel pada pukul 01.41 GMT. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,94, atau 2,60%, menjadi US$ 76,60 per barel.

Perang Iran-AS juga berdampak pada pemangkasan produksi minyak mentah Irak. Negara anggota OPEC ini memangkas 1,5 juta barel minyak per hari. “Karena kekurangan ruang penyimpanan dan rute ekspor,” kata seorang pejabat OPEC, dikutip dari Reuters, kamis (5/3).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan kondisi APBN masih aman selama kenaikan Harga minyak mentah tidak melampaui US$ 92 per barel. "Saya sudah hitung sampai US$ 92 pun kita masih bisa kendalikan anggaran. Jadi tidak ada masalah," kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/3).

Menurutnya, pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan pengaturan anggaran agar defisit tetap terkendali nantinya melalui pengawasan ketat terhadap pajak dan bea cukai.