Langkah Sigap Korsel Antisipasi Efek Perang Iran, Buka Peluang Tambah Anggaran

Korea Selatan memastikan akan mengambil berbagai kebijakan membantu masyarakatnya dan bisnis menghadapi dampak perang AS-Israel dengan Iran. Kebijakan ini mencakup potensi penambahan anggaran untuk melindungi ekonomi Korsel. 

Mengutip Bloomberg, Menteri Keuangan Korea Selatan Koo Yun Cheol mengatakan, pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang pemotongan pajak bahan bakar sembari memantau harga minyak global. Ia juga memastikan akan memberikan respons kebijakan yang  cepat apabila muncul tanda-tanda ketidakstabilan dalam perekonomian.

Dalam pertemuan ekonomi darurat yang digelarnya pada Rabu (11/3), mereka juga siap memperluas program stabilisasi pasar yang ada senilai lebih dari 100 triliun won (68 miliar dolar AS) jika diperlukan. 

Pemerintah dan Bank Sentral Korea akan mengkoordinasikan langkah-langkah tambahan seperti pembelian kembali darurat dan pembelian langsung obligasi pemerintah untuk menstabilkan pasar keuangan.

Merespons perang yang telah berlangsung hampir dua pekan tersebut, Badan Energi Internasional Korea Selatan sedang mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak mentah terbesar dalam sejarahnya untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu oleh konflik tersebut. 

Sekitar 70% minyak mentah yang diimpor Korea Selatan biasanya melewati Selat Hormuz, yang sangat rentan terhadap gangguan perang saat ini.

Koo mengungkapkan, Korea Selatan memiliki cadangan minyak strategis yang setara dengan sekitar 208 hari konsumsi berdasarkan standar IEA. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah Korea Selatan memantau pasar energi dan rantai pasokan secara ketat. 

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan memberikan anggaran tambahan lebih awal bagi Seoul untuk mendukung usaha kecil dan perusahaan yang rentan jika krisis semakin memburuk.

Menurutnya, pendapatan pajak yang lebih kuat dari perkiraan dapat memberikan ruang untuk pengeluaran fiskal tambahan.

Di sisi lain, para ekonom berpandangan pemerintah Korea Selatan memiliki ruang kebijakan untuk menekan dampak ekonomi dari kenaikan biaya energi. 

Ekonom Citigroup, Jin-Wook Kim menyebut pemerintah Korea Selatan memiliki anggaran tambahan salah satunya untuk bahan bakar minyak (BBM). 

“Kami yakin anggaran tambahan tersebut akan terdiri dari biaya fiskal untuk pemotongan pajak bahan bakar dan sistem harga maksimum untuk bensin ritel serta dukungan langsung kepada konsumen termasuk dukungan fiskal yang terkait dengan harga minyak untuk pekerja berpenghasilan rendah dan industri transportasi, dengan mempertimbangkan kasus-kasus historis,” kata Jin-Wook Kim, dalam sebuah catatan, dikutip dari Bloomberg. 

Sementara itu, ekonom Nomura Holdings Inc, Jeong-Woo Park memperkirakan Seoul dapat memobilisasi sumber daya fiskal hingga 20 triliun won tanpa menerbitkan obligasi pemerintah tambahan.

Pemerintah Korea Selatan juga sedang menyiapkan langkah-langkah untuk membatasi dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap inflasi konsumen, termasuk memperpanjang pemotongan pajak bahan bakar dan memperkenalkan batasan harga eceran maksimum untuk produk-produk petroleum yang dikaitkan dengan harga minyak global.

Koo mengatakan pemerintah Korea Selatan akan meluncurkan pembatasan harga bahan bakar pada pekan ini dan segera mengumumkan rinciannya, termasuk jenis bahan bakar yang berlaku dan patokan harga.