DPR Nilai Sebagian Anggaran Program Prioritas Prabowo Bisa Dialihkan

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sebagian program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak mendesak untuk diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, sebagian anggaran program Prabowo disinyalir dapat dialihkan untuk menjaga anggaran negara tahun ini dengan menerapkan skema kontrak tahun jamak.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan salah satu program Prabowo yang dapat memiliki skema kontrak tahun jamak adalah Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP).

"Saya kira program KDMP tidak mendesak karena skala prioritasnya menurut saya tidak ada. Sebab, pemerintah hanya menargetkan jumlah KDMP operasional  sekitar 32.000 unit tahun ini," kata Said di Gedung DPR, Kamis (12/3).

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan total KDMP yang beroperasi di dalam negeri sekitar 80.000 unit. Adapun, tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur fisik KDMP saat ini adalah ketersediaan lahan minimum sesuai dengan desain pemerintah, yakni sekitar 1.000 meter persegi.

Said mengatakan penerapan kontrak tahun jamak pada sebagian program prioritas Prabowo menjadi salah satu dari empat langkah untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Adapun empat langkah tersebut dinilai dapat menjaga defisit anggaran tahun ini tetap di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Walau demikian, Said menekankan tidak semua program prioritas pemerintah tidak mendesak. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi prioritas dan mendesak adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Said mensinyalir program MBG menjadi mendesak hanya karena memiliki sumber anggaran dari sektor pendidikan. "Bahwa implementasi program MBG di lapangan perlu perbaikan tata kelola, saya setuju. Namun, hukum pelaksanaan MBG menjadi wajib karena ini menggunakan anggaran sektor pendidikan," katanya.  

Mitigasi Efek Perang di Timur Tengah

Said mengingatkan, pemerintah harus menyiapkan mitigasi walaupun memiliki anggaran yang tebal. Salah satu ancaman yang diperhatikan para legislator adalah efek limpahan dari perang di Timur Tengah terhadap keuangan negara.

Untuk diketahui, Timur Tengah merupakan tempat beberapa negara yang memasok minyak mentah dan bahan baku industri dalam negeri. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi pintu utama pergerakan minyak mentah dan bahan baku industri dari Timur Tengah ke berbagai negara.

Said menemukan asumsi APBN 2026 selain harga minyak mentah mulai berubah, seperti nilai tukar rupiah dan peringkat kredit nasional. Said mencontohkan defisit anggaran akan bertambah Rp 800 miliar setiap pelemahan rupiah senilai Rp 100.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat senilai Rp 16.867 hingga kemarin, Rabu (11/3). Dengan kata lain, rupiah telah melemah Rp 147 secara tahun berjalan dan memperlebar defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Di sisi lain, Said optimistis defisit neraca keuangan nasional tidak akan menyentuh 3% pada tahun ini. Menurutnya, neraca defisit anggaran maksimal menyentuh batas atas di level 2,86% jika pemerintah melakukan empat langkah khusus pada tahun ini.

"Saya tidak pernah memikirkan skenario defisit neraca anggaran sampai 3%. Anggaran kita kuat, asalkan pemerintah menjalankan empat usulan yang saya sampaikan tadi," ujarnya.

Pertama, penajaman program yang prioritas dan mendesak pada tahun ini. Kedua, pemerintah harus mengubah kontrak program yang tidak prioritas dan tidak mendesak menjadi tahun jamak.

Setelah itu,pemerintah harus mempertajam distribusi subsidi. Said menemukan hingga 80% penerima subsidi pemerintah tidak tepat sasaran. Menurutnya, perlu ada integrasi dengan identitas biologis dalam distribusi subsidi agar tingkat ketepatan tinggi.

Selain itu, Said mengusulkan agar program kompensasi dihentikan bagi masyarakat kelompok pendapatan atas dan pelaku industri. "Pembayaran kompensasi ke kelompok tersebut jadi beban, ibarat lemak dalam APBN," ujarnya.

Terakhir, bantuan sosial produksi untuk UMKM. Said mengingatkan 90% dari 43,9 juta pelaku UMKM di dalam negeri masih berskala mikro yang perlu mendapatkan bantuan pemerintah.

Menurutnya, pemberian bantuan usaha senilai Rp 3 juta ke setiap pelaku usaha mikro akan menjaga sektor ekonomi riil di dalam negeri. Dana segar tersebut dinilai dapat memulihkan perekonomian di lapisan bawah.