Prasasti Ungkap Tiga Skenario Ekonomi RI di Tengah Gejolak Timur Tengah

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak global berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia. Prasasti Center for Policy Studies memetakan tiga skenario yang mungkin terjadi apabila harga minyak dunia terus melonjak hingga kisaran US$120–150 per barel.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah pada dasarnya memiliki tiga pilihan respons kebijakan terhadap lonjakan harga energi.

“Kalau skenario yang kita susun di Prasasti, ada tiga skenario. Pertama, dibiarkan saja kenaikan harga (minyak) itu ditransmisikan ke konsumen,” kata Piter dalam wawancara eksklusif bersama media, Kamis (12/3).

Dalam skenario pertama, pemerintah tidak menambah subsidi energi sehingga kenaikan harga minyak global langsung mempengaruhi harga bahan bakar dalam negeri.

Dampaknya adalah lonjakan inflasi, terutama karena energi memiliki porsi besar dalam komponen harga. Ia menjelaskan inflasi yang tidak terkendali akan menekan daya beli masyarakat dan berpotensi memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

“Risikonya tinggi karena akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Ujungnya daya beli masyarakat turun dan ekonomi kita bisa terganggu, bahkan bisa memicu peningkatan pengangguran,” ujarnya.

Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan energi berkontribusi sekitar sepertiga terhadap keranjang inflasi nasional.

“Kalau harga minyak naik dan BBM naik 50 sampai 75%, itu akan mempengaruhi sekitar 30% dari total basket inflasi kita,” kata Gundy.

Lonjakan inflasi ini berpotensi memaksa Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan harga. Kebijakan tersebut berisiko menekan aktivitas bisnis dan kredit perbankan yang baru mulai pulih.

Skenario kedua, seluruh kenaikan harga diserap pemerintah.Prasasti menilai skenario kedua ini sebagai opsi ekstrem dengan menahan seluruh kenaikan harga BBM melalui subsidi.

Dalam kondisi ini, harga BBM tidak berubah sehingga dampak inflasi relatif terbatas. Namun, konsekuensinya adalah lonjakan besar pada belanja subsidi energi pemerintah.

“Kalau semua kenaikan harga ditanggung pemerintah, beban subsidi akan maksimal dan akan berdampak langsung pada APBN,” ujar Piter.

Kenaikan subsidi juga berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati atau bahkan melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Skenario ketiga, skema campuran dengan sebagian kenaikan disubsidi dan sebagian sisanya diteruskan kepada masyarakat. Skenario ketiga dinilai paling realistis, yakni pemerintah hanya menanggung sebagian kenaikan harga energi sementara sisanya diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga BBM.

“Pilihan yang paling mungkin adalah sebagian ditanggung pemerintah dan sebagian ditransmisikan ke kenaikan harga BBM,” kata Piter.

Skema ini tetap memunculkan dua tekanan sekaligus, yaitu kenaikan inflasi dan tambahan beban subsidi dalam APBN.

Lonjakan Harga Energi Menahan Pertumbuhan Ekonomi

Analisis Prasasti menunjukkan lonjakan harga energi global juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Beberapa dampak yang mungkin muncul, antara lain kenaikan inflasi akibat biaya logistik dan energi yang lebih mahal, penurunan konsumsi rumah tangga, serta berkurangnya penerimaan negara akibat perlambatan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, belanja pemerintah berpotensi meningkat karena tambahan subsidi energi. Kombinasi penurunan penerimaan dan kenaikan belanja ini dapat memperlebar defisit fiskal.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi dapat menekan kepercayaan investor dan meningkatkan risiko arus keluar modal asing.

“Apapun pilihannya, dengan lonjakan harga minyak setinggi itu perekonomian pasti akan terganggu. Ada jalur transmisi dari perdagangan dan energi yang membuat ekonomi melambat,” ujar Piter.