Ekonom UGM Sarankan Pemerintah Realokasi Anggaran MBG untuk Ringankan Beban APBN

Sejumlah ekonom menyarankan pemerintah untuk menerapkan realokasi anggaran sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih untuk meringankan beban APBN akibat krisis Timur Tengah.

Denni Puspa Purbasari, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus Chief Economist Indonesia Business Council, mengatakan kombinasi antara kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah membuat beban APBN semakin berat. Ia menghitung setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel, beban APBN bertambah sekitar Rp5,3 triliun. Ia  memperingatkan defisit APBN berpotensi melewati ambang batas 3% pada September jika kondisi ini terus berlangsung. 

"Ekonomi kita juga sedang dalam sorotan oleh sejumlah lembaga rating," katanya, dalam acara Katadat Policy Dialogue, Kamis (12/3).

Denni menjelaskan efisiensi dan realokasi anggaran sangat penting dilakukan untuk menjaga disiplin fiskal. Ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak merevisi kewajiban batas defisit APBN sebesar 3% yang selama ini diterapkan. Menurutnya, jika pemerintah merevisi ambang batas tersebut, ini bisa menjadi sinyal negatif bagi investor dan lembaga rating. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Herry Gunawan. Menurutnya, efisiensi belanja pemerintah harus dilakukan untuk merespons kondisi saat ini. Ia menilai pengalaman efisiensi anggaran pada 2025 menunjukkan potensi penghematan yang cukup besar.

“Ketika dilakukan efisiensi pada 2025, kita bisa menghemat sekitar Rp200 triliun. Padahal kebutuhan tambahan anggaran akibat kenaikan harga minyak tidak sampai Rp60 triliun,” ujarnya.

Kendati demikian, Herry menilai kondisi APBN masih cukup tahan menghadapi gejolak harga minyak akibat konflik di Timur Tengah saat ini dibandingkan situasi saat pecahnya perang Rusia dan Ukraina pada 2022.

Herry mengatakan sejak 2022 dunia telah menghadapi tiga konflik besar yang berdampak pada lonjakan harga minyak. Konflik tersebut dimulai dari invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, kemudian serangan Israel ke Iran pada 2025, hingga konflik terbaru pada 2026 yang melibatkan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.

Menurut dia, pola kenaikan harga minyak dari konflik-konflik tersebut relatif mirip, yakni lonjakan harga yang biasanya mencapai puncaknya pada awal minggu kedua setelah konflik memanas.

“Kalau kita bandingkan dengan perang Rusia dan Ukraina tahun 2022, saat itu harga minyak sempat menyentuh sekitar 119,5 dolar AS per barel. Sedangkan pada konflik yang sekarang puncaknya sekitar 116 dolar AS per barel,” kata Herry dalam kesempatan yang sama. 

Harga tersebut bahkan sempat ditutup di kisaran 108 dolar AS per barel pada awal pekan, sehingga menurutnya gejolak harga minyak kali ini relatif lebih ringan dibandingkan pada 2022.

Dengan asumsi kenaikan harga minyak rata-rata sekitar 21,66% dan kondisi geopolitik mereda dalam enam bulan, Herry memperkirakan tambahan defisit APBN mencapai sekitar Rp51,5 triliun.

“Dengan asumsi itu, defisit APBN yang semula ditargetkan sekitar 2,68% dari PDB bisa naik menjadi sekitar 2,88%,” ujarnya.

Angka tersebut masih berada di bawah batas aman defisit 3% yang diatur dalam undang-undang. Namun Herry juga menyiapkan skenario terburuk apabila harga minyak melonjak hingga rata-rata 35% selama enam bulan.

Dalam kondisi tersebut, defisit APBN berpotensi menembus batas 3% dari produk domestik bruto, yang menjadi batas maksimal sesuai aturan fiskal. Meski demikian, ia menilai kondisi saat ini masih relatif lebih longgar dibandingkan pada 2022.

“Kalau kita belajar dari pengalaman 2022 dan melihat kondisi sekarang, situasinya masih lebih baik walaupun tetap perlu diwaspadai,” kata dia.

Tiga Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian global, Herry menyarankan pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah. Selain efisiensi, Herrry juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran diperkirakan mencapai sekitar Rp81 triliun dan bahkan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp85 triliun pada 2025.

Subsidi tersebut banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah hingga atas, padahal seharusnya diperuntukkan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

“Subsidi itu justru dinikmati masyarakat desil 5 sampai 10, padahal seharusnya hanya untuk desil 1 sampai 4,” kata Herry.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sumber penerimaan negara dari pengelolaan aset investasi negara dalam jangka menengah dan panjang, meniru model yang diterapkan Singapura.

Ia mencontohkan konsep Net Investment Return Contribution (NIRC) di Singapura yang berasal dari pengelolaan aset negara oleh lembaga investasi seperti Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation. Kontribusi NIRC bahkan mencapai sekitar 20% dari total penerimaan negara Singapura.

Menurut Herry, Indonesia bisa mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui lembaga seperti Danantara Indonesia agar memberikan imbal hasil yang lebih besar bagi negara.

“Jika aset negara dikelola lebih efisien dan memberikan imbal hasil yang baik, maka hasilnya bisa menjadi sumber penerimaan baru untuk pembiayaan pembangunan,” ujarnya.