Prabowo Tak Akan Pangkas Anggaran MBG: Ini Stimulus Ekonomi dari Akar Rumput

Presiden Prabowo Subianto yakin program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di akar rumput.  Karena itu, Prabowo tak akan memangkas anggaran program ini di tengah risiko membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak.

Ia mengatakan berjalannya program MBG sejalan dengan tujuan memberdayakan masyarakat kecil, meningkatkan daya beli, dan memastikan pertumbuhan inklusif.

“Ini stimulus untuk pertumbuhan di tingkat akar rumput,” kata Prabowo dalam wawancara ekslusif dengan Bloomberg, seperti dikutip Senin (16/3).

Prabowo mengatakan, pemerintah Indonesia menargetkan program MBG dapat menjangkau 80 juta penerima manfaat pada 2026 yang mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Program ini dirancang untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari, dan program ini menyumbang 11% dari anggaran pemerintah pusat tahun ini,” katanya.

Ia juga berkomitmen untuk terus memprioritaskan investasi pada program prioritas, seperti memberikan rumah subsidi hingga Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, ia akan mendorong ekspansi ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan Prabowo di tengah risiko melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet pada akhir pekan lalu telah mengingatkan skenario dari dampak perang, yakni melebarnya defisit APBN melewati 3% terhadap PDB. 

Dari tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik, menurut Airlangga, seluruhnya menunjukkan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit dipertahankan. 

"Dengan berbagai skenario, defisit 3% terhadap PDB itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," ujar Airlangga.

Pemerintah pun telah menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yang antara lainmerelaksasi aturan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa di atas 3% PDB jika dibutuhkan. 

"Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga. 

Airlangga mengatakan, poin lainnya yang juga masuk dalam Perppu adalah insentif darurat berupa pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Aturan tersebut akan mengatur pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Perppu juga akan mengatur penundaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kita juga ada potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas," katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya Perppu, maka pemerintah bisa melakukan perubahan dengan fleksibel. Airlangga mengatakan, model regulasi ini pernah terjadi saat Indonesia menghadapi Covid-19.  "Anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa (melewati) DPR," katanya. 

Meski demikian, Prabowo dalam wawancara  yang sama dengan Bloomberg memastikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijaga sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto. Ia hanya akan mempertimbangkan pelonggaran defisit APBN sementara seperti jika terjadi situasi krisis. 

Mengutip Bloomberg, Prabowo menilai batas defisit APBN sebagai instrumen, sangat penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara. Namun, ia tak menutup kemungkinan pelebaran defisit APBN dilakukan apabila dalam kondisi darurat besar, seperti pada saat pandemi Covid-19.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di lain sisi, menurut dia, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun, Indonesia akan menjadi sangat efisien,” ujar Prabowo. 

Prabowo menjelaskan, Indonesia sebenarnya ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Namun saat ini, banyak negara di kawasan itu sebenarnya kini tidak lagi mematuhinya.

Prabowo juga memastikan tidak akan mengerek harga energi meski telah terjadi lonjakan pada harga minyak. Namun, ia meragukan kebijakan tersebut masih bisa ditempuhnya jika harga minyak terus menjulang hingga melampaui US$ 120 per barel.