Purbaya Hitung Pengaruh WFH Buat Ekonomi: Hari Jumat Paling Kecil Dampaknya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah telah rampung dibahas dan akan segera diumumkan. Namun, bendahara negara ini mengatakan pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang mengumumkan,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Dalam perhitungannya, pemerintah menilai peningkatan aktivitas ekonomi dapat membantu mendorong penerimaan negara. Sehingga, pemerintah masih membuat analisis dampak dari penerapan WFH yang mengurangi kegiatan masyarakat.

Perhitungannya, kata Purbaya, tidak hanya mengacu pada satu hal, tapi berbasis sebab-akibat. “Jadi hitungannya nggak satu titik begini aja, nggak partial equilibrium. Kalau ekonomi yang betul, dorong ke sini, sana gerak semua. Itu yang namanya general equilibrium approach. Enggak ada yang hilang dari ekonomi itu,” katanya.

Purbaya mengatakan pemerintah menilai Jumat merupakan hari dengan jam kerja paling pendek. Sehingga, dampaknya paling kecil apabila kebijakan ini diterapkan pada hari tersebut.

"Di pabrik juga sama kan paling pendek itu, jadi dipilih yang paling sedikit shock-nya ke produktivitas,” katanya.

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel atau WFH selama satu hari dalam seminggu guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Estimasi dari pemerintah, kebijakan tersebut bisa mengurangi sekitar 20% konsumsi BBM nasional.

Purbaya sebelumnya mengatakan, estimasi itu berdasarkan kalkulasi kasar di internal pemerintah. “Ada hitungan kasar sekali, kira-kira (penghematan) seperlimanya, sekitar 20%,” kata dia, usai salat Id di Masjid Salahuddin, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).

Menurut dia, pemerintah tidak menyarankan WFH lebih dari sehari meski kebijakan tersebut berpotensi menghemat BBM lebih banyak. Sebab, ada kekhawatiran penurunan efektivitas kerja.

“Kalau terus-terusan WFH, nanti tidak kerja-kerja. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik dari rumah,” ujarnya.

Dia juga menyoroti potensi penyalahgunaan fleksibilitas kerja, seperti kecenderungan pekerja sulit dicari saat WFH. Meskipun, kebijakan itu dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat termasuk sektor pariwisata.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan WFH akan diterapkan satu hari dari lima hari kerja dan menyasar aparatur sipil negara (ASN) serta sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan. Satu hari saja,” ujarnya.